JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, blak-blakan menyoroti masih adanya fenomena buang air besar sembarangan (BABS) yang melahirkan istilah "Gang Tai".
Kondisi sanitasi yang memprihatinkan ini dinilai menjadi salah satu pemicu utama tingginya kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Rano saat membuka acara Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau kawasan bebas buang air besar sembarangan di RPTRA Mandala, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, Senin (29/6).
Memori Masa Kecil dan Realitas Ibu Kota Saat Ini
Rano mengenang, istilah "Gang Tai" sebenarnya bukan hal baru bagi dirinya. Ia merefleksikan masa kecilnya di era 1960-an saat warga masih terbiasa memanfaatkan saluran air kota sebagai tempat pembuangan akhir.
"Saya lahir di Kebon Dalem Gang 7, daerah Kemayoran pada tahun '60. Waktu itu kampung saya terkenal dengan 'Gang Tai', maaf. Karena memang waktu itu kami kalau buang air di got," kenang Rano.
Namun, ia menyayangkan mengapa fenomena serupa ternyata belum sepenuhnya hilang dari sudut-sudut Jakarta pada tahun 2026 ini, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.
Meski demikian, mantan pemeran 'Si Doel' ini bersyukur karena kesadaran warga metropolitan untuk berbenah dan memperbaiki fasilitas sanitasi kini terus meningkat.
"Sekarang ternyata pada tahun 2026, di Jakarta masih ada yang seperti itu. Tapi bagi saya, mari kita perbaiki, tidak ada kata terlambat. Saya melihat yang penting sudah mulai ada kesadaran berubah sekarang," ucap Rano.
Salah satu indikator nyata dari perubahan perilaku masyarakat ini adalah penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta sempat mencatat hampir 468 RW kumuh sepanjang kurun waktu 2017-2026. Angka tersebut kini berhasil ditekan hingga tersisa 211 RW saja.
"Alhamdulillah, dalam waktu satu setengah tahun kami ada di Jakarta, kami bisa menekan hampir 50 persen. Itu menandakan bukan hebat Gubernur atau Wakil Gubernur, tapi hebatnya masyarakat yang ingin berubah," tegas Rano.
Bukti lain dari tingginya inisiatif warga terlihat dari menumpuknya 1.200 proposal pengajuan pembuatan bilik MCK komunal yang masuk melalui PT Paljaya.
Hubungan Erat Sanitasi Buruk dan Ancaman TBC
Lebih lanjut, Rano mengungkapkan kekhawatirannya terkait korelasi kuat antara lingkungan kumuh dengan masalah kesehatan publik. Saat ini, Jakarta berada di peringkat kelima tertinggi untuk kasus TBC di Indonesia.
"Hampir rata-rata TBC itu berangkat dari keluarga, dari sanitasi, dari lingkungan. Di Jakarta ini ada beberapa wilayah yang tidak pernah terkena matahari. Gang sempit, gelap gulita, rumah tanpa jendela, ada di Jakarta. Pelan-pelan mari kita perbaiki," jelasnya.
Untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sosial ini, Rano menegaskan pemprov tidak perlu selalu bergantung pada APBD, melainkan bisa mengoptimalkan kolaborasi dengan sektor publik dan swasta.
Jakarta Barat Targetkan 100 Persen Bebas BABS
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menjelaskan bahwa Kelurahan Tomang menjadi wilayah terakhir di kawasannya yang resmi mendeklarasikan status ODF.
Sebelumnya, masih banyak warga di kawasan ini yang membuang kotoran langsung ke aliran kali karena keterbatasan lahan dan biaya untuk membangun septic tank standar mandiri.
"Syarat deklarasi ODF harus minimal 500 Kepala Keluarga menggunakan MCK komunal yang sesuai standar tertutup. Kami mengecek ke lapangan, ternyata memang di Kelurahan Tomang banyak yang belum menggunakan sanitasi tertutup," kata Iin.
Menyiasati hal itu, Pemkot Jakarta Barat menggandeng lembaga negara dan swasta untuk membangun 7 fasilitas MCK komunal modern di Kelurahan Tomang yang kini mampu melayani 503 Kepala Keluarga (1.278 jiwa).
Tantangan Mengubah Kebiasaan Lama Warga
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna, memaparkan dari total 56 kelurahan di Jakarta Barat, sebanyak 13 kelurahan berstatus ODF murni, sedangkan 43 kelurahan lainnya berstatus ODF dengan komitmen.
Status komitmen berarti warga sudah buang air di dalam rumah, namun saluran pembuangannya belum terhubung ke septic tank yang memenuhi standar kesehatan.
"Makanya dibuat MCK komunal yang mana satu MCK itu kami rencanakan untuk sekitar 30 sampai 40 KK. Kami sediakan tiga bilik laki-laki, tiga bilik perempuan, serta fasilitas ramah lansia dan disabilitas," urai Sahruna.
Kendati fasilitas sudah siap, Dinkes Jakbar mengakui tantangan terbesar adalah potensi warga kembali ke kebiasaan lama. Mitigasi berupa edukasi secara kontinu akan terus dilakukan agar budaya hidup sehat ini benar-benar mengakar.