JawaPos.com - Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi demonstrasi di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6). Mayoritas aksi tersebut diikuti oleh para orang tua.
Meski dinilai sangat membantu, realisasi distribusi makanan di lapangan rupanya masih menyisakan setumpuk persoalan pelik, mulai dari kualitas makanan yang buruk hingga usulan agar program ini diuangkan.
Amilia, 38, salah seorang warga dari Kelurahan Jati, Pulo Gadung, mengaku sangat menyayangkan kualitas menu pangan program MBG yang kerap tidak layak konsumsi. Menurutnya, tidak jarang lauk-pauk yang dibagikan petugas justru dalam kondisi sudah basi.
"Bagus sih programnya, tapi yang kalau masalah makanannya kurang ini ya, kurang layak ya. Enggak sesuai sama yang diinginkan kita, gitu aja," ujar Amilia saat ditemui di kawasan Monas.
Lauk Berair dan Sudah Bau
Amilia menceritakan pengalamannya saat mendapati makanan basi dalam menu MBG untuk anaknya yang masih berusia 9 bulan. Buruknya kualitas makanan ini diakuinya bukan lagi kejadian sekali dua kali di lingkungannya.
"Kalau yang saya dapat kan ya kayak tempe tahu sih emang wajar ya, tapi kayak enggak layak aja gitu ya makanannya. Kadang basi," tambahnya.
Ia merinci lebih lanjut mengenai kondisi makanan yang sering kali bikin mengelus dada.
"Lauk-pauknya, kalau nasi sih emang awet ya, tapi lauk-pauknya kadang udah mau bau. Ayam udah mau bau, gitu aja. Telor, kadang kalau lagi dikupas kadang udah bau, udah berair gitu," tutur Amilia.
Jika mendapati makanan zonk seperti itu, Amilia terpaksa mengembalikan paket makanan demi kesehatan buah hatinya.
"Ya saya pulangin ke ketuanya yang MBG, ditukar. Gitu aja," katanya.
Warga Usul Program MBG Diuangkan Saja
Persoalan pangan basi ini sempat membuat distribusi di wilayahnya dihentikan sementara waktu akibat gelombang komplain masyarakat yang meradang.
"Tadinya sempat diberhentiin seminggu, diadain lagi MBG. Tapi udah laporan ke sana, mintanya yang layak. Soalnya udah berkali-kali ada yang basi. Komplainnya begitu," urai Amilia.
Berkaca dari carut-marutnya kendala logistik tersebut, Amilia menyebut mayoritas warga di daerahnya kini mulai menyuarakan opsi baru agar sistem penyaluran diubah total.
"Ya antara mendukung enggaknya ya. Tapi emang banyakan sih ya di warga penginnya sih kalau bisa MBG diuangkan aja," usulnya.
Menurutnya, dengan pemberian uang, orang tua bisa menyiapkan makanan yang lebih layak untuk anaknya. Hal ini juga bisa mengantisipasi tindak korupsi hingga penghambur-hamburan makanan.
"Kalau modelnya begini kan kebanyakan kejadiannya dibuangin lah, kadang enggak dikasih ke warga. Kalau yang enggak layak kadang enggak dibagikan. Mendingan diuangkan, apa per minggu, apa gimana gitu," terangnya.
Dengan dialihkan menjadi bantuan tunai, para orang tua merasa gizi anak justru jauh lebih terjamin kebersihan dan mutunya.
Ibu Pekerja Minta Program Tetap Jalan demi Sarapan Anak
Berbeda dengan Amilia, sudut pandang lain datang dari Putri, 31, seorang ibu pekerja asal Duren Sawit, Jakarta Timur. Baginya, program nasional ini teramat krusial dan menjadi penyelamat di tengah kesibukan paginya yang padat sebagai sales elektronik.
"Ya kalau bisa sih jangan sampai MBG diilangin ya, karena kan bagi yang Ibu-ibu kayak kerjalah kayak saya gitu ya belum tentu bisa bikin sarapan buat anak. Jadi ada keuntungannya juga sih buat kita yang kerja gitu loh anak-anaknya dapat MBG," papar Putri.
Putri, yang kedua anaknya bersekolah di SD 15 Duren Sawit, menegaskan bahwa anak-anaknya justru sangat antusias dan gembira setiap kali menerima jatah makan di sekolah.
"Mendukung sih, jangan sampai MBG dihentikan deh, soalnya ada keuntungannya juga buat anak-anak kita. Buat yang repot belum tentu bisa masak di rumah. Kadang enggak sempat sarapan," jelas Putri.
Menanggapi isu miring seputar isu korupsi MBG, Putri meminta pemerintah bertindak tegas menyapu bersih oknum nakal ketimbang mengorbankan program kemaslahatan publik ini.
Baca Juga: Istana Tegaskan MBG Tak Bisa Dihentikan karena Janji Kampanye dan Mandat Rakyat untuk Prabowo
"Ya sebenarnya sih kalau korupsi itu dari orangnya aja ya. Kalau bisa sih emang yang diberantas tuh korupsinya aja. Enggak usah ke MBG-MBG-nya tuh disangkutpautkan aja gitu loh. Kalau korupsi itu kan dari orangnya," katanya.