JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai memutar otak menghadapi dampak tekanan ekonomi yang mengancam keuangan daerah. Sebagai solusinya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama pimpinan DPRD mulai melirik opsi creative financing, salah satunya lewat rencana penerbitan obligasi daerah atau sukuk.

Rencana strategis ini mencuat dalam pertemuan antara Pramono Anung dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di Balai Kota, Selasa (19/5). Pertemuan tersebut membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta untuk tahun 2027.

"Hari ini Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD, juga TAPD, untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di Dewan," ujar Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/5).

Dampak Tekanan Ekonomi Dunia dan Pengurangan DBH Jakarta

Khoirudin tidak menampik bahwa kondisi fiskal Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain gejolak ekonomi global, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga menjadi pemicu utama pengetatan anggaran.

Baca Juga: Tak Kunjung Turun Hingga Memicu Polemik, BKN Didesak Segera Terbitkan Surat Pengukuhan Sekda Tangsel

"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," terangnya.

Meski keuangan daerah sedang tertekan, Pemprov DKI memberikan garansi penuh bahwa program kesejahteraan warga tidak akan diusik.

KJP, KJMU, dan Penanganan Banjir Tetap Aman

Pramono Anung memastikan alokasi anggaran untuk layanan publik dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan, akan tetap menjadi prioritas utama dan tidak mengalami pemotongan.

"Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan tidak boleh berkurang, KJP, KJMU, kemudian KJP Plus, dan lain-lain. Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat," tutur Khoirudin.

Selain itu, program kerja utama yang menjadi momok klasik Jakarta juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal.

"Prioritas pembangunan masih tidak bergeser; ke banjir, pada kemacetan," katanya.

Wacana Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Jakarta

Untuk menutupi celah anggaran akibat penurunan DBH tanpa mengorbankan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta mulai mengkaji skema pendanaan kreatif melalui pasar modal.

Baca Juga: Respons Putusan MK, Otorita Pastikan IKN Tetap jadi Ibu Kota Politik pada 2028

"Tadi Pak Gubernur menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh pemda DKI Jakarta untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," jelas Khoirudin.

Kendati demikian, opsi menerbitkan surat utang daerah ini masih berada dalam tahap pengkajian awal dan belum diketok palu.

"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana," imbuhnya.

Ke depan, DPRD dan Pemprov DKI akan menyisir ulang anggaran belanja daerah. Pemerintah menegaskan akan mendahului program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

"Secara umum, yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta, itu dibelakangkan," imbuh Khoirudin.