JawaPos.com - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta pada 19–20 Mei 2026 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jakarta Utara.
Kegiatan yang menghadirkan puluhan perusahaan dari berbagai sektor industri tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses lapangan kerja dan menekan angka pengangguran di Jakarta.
“Job fair seperti ini sangat penting karena membuka akses langsung antara pencari kerja dengan dunia industri. Namun yang paling utama bukan sekadar ramainya pengunjung, tetapi seberapa besar kegiatan ini benar-benar menghasilkan penyerapan tenaga kerja,” ujar Ade Suherman, Sabtu (16/5).
Baca Juga: Kepalang Tanggung! Leo/Daniel Bidik Gelar Juara Usai Tembus Final Thailand Open 2026
Pria yang menjabat sebagai Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian, tenaga kerja, dan dunia usaha itu menilai tantangan ketenagakerjaan Jakarta saat ini tidak hanya terkait ketersediaan lowongan kerja, tetapi juga kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, pelaksanaan job fair harus dibarengi dengan penguatan program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).
“Kita membutuhkan sistem link and match yang lebih kuat antara pelatihan kerja dengan kebutuhan industri. Jangan sampai perusahaan membutuhkan tenaga siap kerja, tetapi lulusan pelatihan belum terserap secara optimal,” katanya.
Ade juga mengapresiasi keterlibatan perusahaan dari berbagai sektor dalam Jakarta Job Fair tahun ini, termasuk adanya ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dan pelaku UMKM melalui kegiatan pendukung seperti talkshow dan bazar usaha.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Virgo Besok Minggu 17 Mei 2026: Virgo Dipenuhi Peluang Positif dan Ketenangan Pikiran
Menurutnya, pendekatan yang inklusif seperti ini penting untuk memastikan peluang ekonomi dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
Selain itu, Ade mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak berhenti pada penyelenggaraan acara semata, tetapi juga memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan.
Ia menilai data penyerapan kerja setelah job fair harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
“Pemerintah perlu memastikan berapa banyak pencari kerja yang benar-benar diterima bekerja setelah job fair berlangsung. Outcome seperti itu yang harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Jakarta masih didominasi usia produktif muda, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi digital.
Karena itu, Ade berharap kegiatan seperti Jakarta Job Fair dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Jakarta menuju kota global yang kompetitif.
“Jakarta membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan kesempatan kerja bagi warga,” pungkasnya.