JawaPos.com - Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, meluruskan kabar yang sempat beredar terkait penghasilan desa Rengasjajar yang sempat dikabarkan mencapai Rp 43 Miliar per tahun dari aktivitas pertambangan.
Menurut Rusli, hal itu tidak benar. Dia kemudian mengoreksi data bahwa penghasilan yang didapat Desa Rengasjajar dan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Menurut dia, angkanya mencapai kurang lebih Rp 30 miliar setahun.
"Uang Rp 30 miliar itu bukan pendapatan desa semua ya. Itu juga dari para pekerja kayak kuli yang bekerja di pertambangan," kata Rusli kepada JawaPos.com.
Dengan aktivitas tambang ditutup sementara oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM, penghasilan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan kini jadi terhenti. Banyak warga pun mengeluhkan tidak memiliki penghasilan.
Rusli menyatakan, dampak dari dihentikannya aktivitas pertambangan sifatnya sistemik. Pasalnya, bukan hanya masyarakat yang bekerja di tambang secara langsung yang terkena dampaknya.
Denyut nadi ekonomi masyarakat desa Rengasjajar juga melemah setelah tambang dihentikan sementara. "Bukan hanya para pekerja tambang yang kena dampaknya, UMKM dan pedagang juga kena dampaknya," kata Rusli.
Dalam pertemuannya dengan KDM beberapa waktu lalu, Rusli mengakui sempat memohon agar kegiatan pertambangan kembali dibuka dengan pengawasan jam operasional dan aturan yang ketat. Untuk memastikan jalan Parung Panjang dan sekitarnya yang baru dibangun tidak rusak lagi.
"Pak Gubernur bagus menertibkan dengan dihentikan sementara, mungkin ada perusahaan yang kurang dalam administrasi atau yang lainnya biar diperbaiki. Kalau saya tidak menyalahkan kebijakan beliau. Karena pasti tujuannya itu positif," ungkap Rusli.
Terima Puluhan Miliar Rupiah hanya dari Aktivitas Tambang
Sebelumnya, Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor mendapatkan pemasukan puluhan miliar dari aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.
Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya bertemu Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Dari hasil pembicaraan tersebut, terungkap bahwa desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sampai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan.
Rusli mengatakan, pihak desa melakukan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk satu tronton yang lewat dari gunung. "Rp 100 ribu pungutan yang dilakukan pemerintahan desa di setiap gunung dari satu tronton," aku Rusli.
Dedi Mulyadi kemudian bertanya ada berapa tronton yang setiap harinya dipungut. Rusli menjawab jumlahnya mencapai kurang lebih 500 tronton.
"500 tronton dikali Rp 100 ribu perhari berarti Rp 50 juta sehari. Sebulan berarti Rp 1,5 miliar," kata Dedi Mulyadi.
Tiap Perusahaan Tambang Setor Rp 5 Juta Per Bulan
Pungutan juga dilakukan pemerintahan desa kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya setiap bulan. Setiap perusahaan memberikan dana kurang lebih Rp 5 juta.
Dedi Mulyadi lantas menanyakan apa dasar hukum pemerintahan desa melakukan pungutan kepada perusahaan tambang. Rusli menyebut, pungutan itu didasarkan kepada Perdes tentang iuran.
Ilmu matematika Dedi Mulyadi kembali jalan mengkalkulasikan penghasilan desa Rengasjajar dari aktivitas pertambangan.
Pungutan dari transporter yang angkanya mencapai Rp 100 ribu perhari dengan estimasi sekitar 500 tronton, dalam satu tahun penghasilan desa mencapai sekitar Rp 18 miliar.
Sedangkan penghasilan dari pungutan perusahaan dan penghasilan lain yang didapatkan desa Rengasjajar diperkirakan Dedi Mulyadi mencapai Rp 25 miliar dan dibenarkan Rusli.
Bila ditambah dengan pungutan terhadap truk tambang, maka dalam satu tahun penghasilan desa Rengasjajar berkisar Rp 43 miliar.
"Dari transporter saja setahun Rp 18 miliar. Kemudian dari yang lain-lain dapatlah Rp 25 miliar. Itu harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik," kata Dedi Mulyadi.
Imbas Penutupan Sementara Aktivitas Tambang
Pertemuan itu dilakukan setelah Dedi Mulyadi atau KDM resmi membekukan sementara perusahaan-perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Hal itu dilakukan usai truk-truk tambang tak mengindahkan aturan, bahkan mengabaikan SE Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025.
Banyak yang bertanya akan seperti apa nasib perusahaan pertambangan di tiga kecamatan setelah dibekukan sementara.
Apalagi, pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, bisa dibilang menjadi jantung dari pembangunan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
"Tim investigatif Pemda Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas para pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pertambangan, pakar di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan perguruan tinggi ITB dan IPB sudah berjalan melakukan audit," kata KDM.
Ia menegaskan nasib perusahaan-perusahan pertambangan baru akan diputuskan setelah keluar hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peneliti dari ITB dan IPB.
"Kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan. Tentunya pendekatannya pendekatan ilmiah akademik, bukan pendekatan-pendekatan politik. Dan salah satu fokus kita juga menyoroti pengelolaan ketenagakerjaan," papar KDM.
Dedi Mulyadi hadir melakukan intervensi ke Parung Panjang dan sekitarnya setelah pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan relaksasi membolehkan truk-truk pertambangan boleh melintas hampir 24 jam di tengah perbaikan jalan utama.
KDM juga menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg.
"Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada JawaPos.com.
Perusahaan Siap Bantu Bangun Jalan Khusus Tambang
Ddalam pertemuan dengan KDM, Rusli sempat menyampaikan harapan supaya pembangunan jalan khusus tambang dapat segera dikerjakan.
Jika tidak bisa dibangun dengan kualitas yang baik, minimal jalan itu bisa digunakan untuk akses truk-truk tambang terlebih dahulu.
Harapan tersebut disampaikan Rusli mengingat ekonomi masyarakat di daerah Rengasjajar dan sekitarnya sangat bergantung pada aktivitas pertambangan.
Meski tidak semua masyarakat bekerja di sektor pertambangan, namun banyak usaha warga mati suri setelah tambang ditutup sementara oleh KDM.
Rusli mengatakan, berdasarkan informasi didapat dari pertemuan dengan kepala-kepala desa lain hingga camat dalam rangka untuk jalan khusus tambang, perusahaan-perusahaan tambang siap hibahkan lahan mereka yang dilintasi jalan khusus tambang.
Selain itu, perusahaan-perusahaan yang lahan mereka tidak dilintasi jalan tambang juga siap patungan dana guna membantu pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan jalan khusus tambang. Perusahaan armada tambang juga siap untuk ururunan dana untuk pembebasan lahan.
"Lahan milik warga yang perlu dibebaskan tinggal 25 persen lagi, karena 75 persen lahan punya PT. Titik nol dari desa saya, titik akhir di Leuwiranaji, Rumpin," jelas Rusli.
Tak hanya itu, beberapa perusahaan tambang juga siap membantu proses pembentukan jalan supaya pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlalu berat menanggung biaya pembangunan jalan khusus tambang.
"Perusahaan tambang ada juga yang turut membantu pembentukan badan jalannya kalau pemerintah Kabupaten Bogor mau fokus pada pembangunan jembatan, kan ada sampai 8-12 titik jembatan kalau nggak salah. Kan ada nyeberang kali," tutur Rusli.