JawaPos.com - Sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. 

Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.

Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'.

Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944  suara.

Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen.

Data tersebut dicatat sampai dengan hari ini, Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM membuat keputusan memberhentikan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. 

Hal itu dilakukan setelah perusahaan-perusahaan pertambangan dinilai melanggar aturan tidak mematuhi jam operasional, isi muatan, hingga mengakibatkan kerugian besar untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun, setelah aktivitas pertambangan dihentikan sementara.

Sampai dengan keluarnya hasil penelitian dilakukan peneliti dari dua kampus ternama di Tanah Air terkait aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Dukungan Warga untuk KDM

Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas penutupan aktivitas tambang untuk sementara setelah truk-truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya sulit sekali untuk diatur.

Spanduk yang beredar di media sosial isinya menegaskan persetujuan warga Parung Panjang dan sekitarnya atas segala kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan lingkungan dan membangun ekosistem yang positif setelah bertahun-tahun diracuni oleh debu.

"Saya setuju dengan kebijakan Bapak Gubrernur Dedi Mulyadi untuk menutup tambang karena masyarakat Parung Panjang sudah muak dengan truk tambang yang tak beraturan," demikian isi dalam spanduk yang beredar di sejumlah grup Parung Panjang.

Tak hanya dalam bentuk spanduk, dukungan juga mengalir deras dari warga Parung Panjang melalui video yang beredar di media sosial. Banyak warga secara khusus menegaskan dukungan mereka terhadap langkah yang diambil Dedi Mulyadi.

"Saya Heru dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Dedi untuk operasionak tambang di Parung Panjang," kat Heru dalam video.

Selain itu, Heru juga meminta kepada pria yang kerap disapa KDM untuk membangun jalan khusus tambang sebagai solusi atas keruwetan yang terjadi di Parung Panjang akibat truk-truk tambang. 

Karena selama jalan khusus tambang tidak dibuat, potensi pelanggaran akan terus terjadi dilakukan oleh pengusaha tambang, dengan mengacu pada sejumlah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.

"Saya sangat mendukung terealisasinya jalan khusus tambang. Parung Panjang, 29 September 2025," katanya.

Hal senada juga muncul dalam banyak video lain dari warga Parung Panjang yang beredar di media sosial. Mereka mendukung kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan truk tambang demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, serta menaruh harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan jalan khusus tambang.

"Saya Eki pengguna jalan di Parung Panjang, menuntut penegakan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023, serta menuntut pemerintah untuk merealisasikan jalur tambang," kata Eki, warga lainnya, dalam bentuk video.

Perusahaan Hibahkan Jalan

Proses pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sepertinya bukan masalah yang terlampau serius dan rumit. 

Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang lahan mereka dilewati memutuskan menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan khusus tambang.

Rencananya, jalan khusus tambang ini akan melewati beberapa desa dari dua kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Proses administrasinya juga tidak terlalu ruwet karena jalan khusus tambang berada di wilayah Jawa Barat atau tidak sampai lintas provinsi.

Sejumlah perusahaan tambang menghibahkan lahan mereka untuk jalan khusus tambang, warga Parung Panjang menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membangun jalan khusus tambang demi kebaikan semua pihak.

"Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh sangat keterlaluan," kata Syaiful Rahman, salah satu warga, kepada JawaPos.com.

"Jalan tambang memang sudah waktunya dibangun. Hanya dengan ini, masalah akan benar-benar teratasi," timpal Yanti, warga lainnya.

Meski perusahaan tambang menghibahkan sebagian lahan mereka untuk jalan tambang, tetap ada tanah warga yang perlu dilakukan pembebasan. Namun, lahan-lahan yang dihibahkan tentunya sudah sangat membantu untuk terlaksananya pembangunan jalan khusus tambang.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan bahwa pembangunan jalan khusus tambang yang merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Kabupaten Bogor, sampai sekarang masih sedang berproses.

"Pemerintah Kabupaten Bogor melaui kebijakan Bupati Bogor Pak Rudy Susmanto masih berkomitmen untuk membangun jalan baru desa Rengasjajar kecamatan Cigudeg- Rumpin, dihubungkan dengan Tol Serpong kurang lebih 13 kilometer," kata Ade Ruhandi.

Dia mengatakan, sejauh ini rencana pembangunan jalan khusus tambang yang ditargetkan akan mulai dikerjakan pembangunannya pada tahun 2026 tidak bergeser. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor tetap harus melalui mekanisme yang seharusnya ditempuh.

"Tahapan yang sudah dilakukan pembentukan tim percepatan pengadaan lahan, FS dan DED, tahapan sudah dijalankan oleh dinas terkait. Rencana anggaran sudah disampaikan dalam pengampunan nota keuangan APBD tahun 2026 ke DPRD, tinggal menunggu pembahasan bersama DPRD," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, pembangunan jalan khusus tambang ini, untuk tim percepatan pengadaan lahan, penanggung jawabnya dipegang langsung oleh Bupati Bogor. Sedangkan Ketua Tim dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor.

"Langkah yang sudah dilakukan tim peninjauan lapangan, rapat kordinasi internal dan eksternal bersama para pengusaha pertambangan penerima manfaat dan secara umum semua masyarakat luas. Alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha yang rencananya menghibahkan lahannya untuk mendukung pembangunan jalan," tuturnya.

Pria yang kerap disapa Jaro Ade memohon sambungan doa untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya serta masyarakat secara umum untuk turut mendoakan rencana pembangunan jalan khusus tambang supaya diberikan kelancaran dan berjalan sesuai dengan aturan.

"Terkait penggunaan jalan ini ke depannya, untuk jangka panjang bisa diatur oleh kebijakan bupati agar mobil angkutan hasil tambang bisa melintas ke jalan yang sudah di persiapkan," tandasnya.

KDM Tidak Mau Ada Intimidasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ultimatum keras ditujukan kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan pengancaman kepada korban kecelakaan truk tambang atau para pejuang lingkungan yang nyaman dan aman di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.

Karena ketika pengancaman dilakukan oleh perusahaan pertambangan ataupun pihak berkepentingan dengan aktivitas pertambangan, Dedi Mulyadi yang juga kerap disapa KDM, memastikan akan mengambil langkah tegas.

"Kepada para pihak yang berkepentingan dengan pertambangan Parung Panjang, baik berkepentingan terhadap aspek penambangan maupun berkepentingan terhadap aspek transportasi, saya meminta untuk tidak melakukan upaya intimidatif atau pengancaman kepada para pihak yang menjadi korban angkutan tambang di Parung Panjang untuk mendapat keadilan," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi sengaja menyampaikan ultimatum keras karena belakangan muncul kabar korban yang datang ke kantor Gubernur Jawa Barat kini sedang dicari-cari sejumlah orang.

Selain itu, muncul selebaran bernada ancaman ditujukan kepada Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra yang memperjuangkan masyarakat dan korban pertambangan. Isi dari selebaran itu menyatakan Janedi telah menyampaikan berita bohong atau hoaks dan diancam akan akan dilaporkan ke polisi.

"Termasuk juga tidak boleh melakukan upaya intimidatif dan ancaman bagi mereka yang aktif memperjuangkan hak-hak warga Parung Panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan perlindungan penuh bagi para korban pertambangan di Parung Panjang dan bagi warga yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat kehidupan yang tenang dan nyaman," imbuhnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang merasa kebal hukum dengan melakukan tindakan seenaknya sendiri.

"Kita jaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan mari kita berusaha dengan baik, tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain," ungkapnya.

Sejumlah Proyek di Jabodetabek Menjerit

Sejumlah proyek di Jabodetabek mulai menjerit terancam mengalami kelangkaan material batu dan pasir setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara waktu. 

Terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan yang ditargetkan selesai sebelum perayaan Natal 2025 nanti.

Meski sejumlah proyek di Jabodetabek terancam mengalami kelangkaan material pasir apabila pemberhentian aktivitas pertambangan berlangsung lama, sikap Gubernur Dedi Mulyadi tetap tegas untuk tujuan kebaikan bagi semua, terutama warga Parung Panjang dan sekitarnya.

Pria yang kerap disapa KDM menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya melakukan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan sampai ada hasil kajian dan penelitian akademis.

Ya, Dedi Mulyadi menerjunkan peneliti dari IPB dan ITB untuk meneliti perusahaan tambang di Parung Panjang. Hasil penelitian tersebut akan menjadi pijakan bagi KDM dalam menentukan arah kebijakan pertambangan ke depan.

Menurut Dedi Mulyadi, arah kebijakan tambang untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, tidak boleh lagi mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga. Oleh sebab itu, KDM berusaha cermat dan berhati-hati dalam memutuskan langkah strategis ke depan.

"Bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapkan sekarang. Tetapi, itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana nanti pertambangan Parung Panjang tidak boleh lagi menjadi neraka bagi masyarakat," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Dia berpandangan, lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya terkena dampak negatif akibat aktivitas pertambangan. Debu, kemacetan, kecelakaan, hingga masalah kesehatan warga menjadi masalah utama.

Selain itu, potensi ekonomi warga di jalan utama Parung Panjang juga menjadi terkendala akibat truk-truk pertambangan yang membawa polusi.

"Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan. Warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan," ungkapnya.

Dedi Mulyadi menyindir tindakan para sopir dan ATTB yang menggelar aksi demonstrasi gara-gara aktivitas pertambangan dihentikan sementara.

"Korban-korban pertambangan banyak, cuma bedanya mereka yang menderita ini tidak melakukan aksi demonstrasi. Yang itu, baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya, makin didemo, makin ditantang, saya ini makin keras," ungkap Dedi Mulyadi.

Hoax

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menegaskan terkait izin operasional tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya di Kabupaten Bogor yang saat ini ditutup sementara.

Hal ini ada di Surat Edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 5126/ES.09/Tambang dan ditujukan kepada Seluruh pemedang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi berlaku untuk di luar wilayah Parung Panjang.

"Surat yang beredar itu ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah tambang Parung Panjang yang hari ini sedang dilakukan evaluasi, sedangkan untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Senin (6/10).

Jika ada informasi yang menyatakan tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor akan dibuka kembali merupakan informasi hoax.

"Saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya," jelasnya.

Investigasi dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) termasuk peristiwa lalu lintas, lingkungan hidup, faktor ketaatan membayar pajak, reklamasi dan sejenisnya.

"Saya pastikan untuk Parung Panjang ditutup sementara," tegas Dedi Mulyadi lagi.