JawaPos.com - Musibah kebakaran masih menjadi momok menakutkan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun berkomitmen terus menambah jumlah petugas pemadam kebakaran. Hal ini dipercaya bisa menjadi salah satu solusi, lantaran penanganan bisa lebih cepat.

Namun, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai solusi utama mengatasi kebakaran bukan sekadar menambah personel Damkar. Menurutnya, keterlibatan masyarakat jauh lebih penting dalam mencegah kebakaran ketimbang sekadar menambah jumlah Damkar.

"Sebenarnya damkar kita sudah cukup Mas. Sebenarnya yang paling penting itu adalah ini partisipasi publik. Jadi ada edukasi kan di RT/RW itu," ujarnya kepada JawaPos.com.

Ia menilai mustahil jika semua beban pencegahan diserahkan kepada Damkar.

"Mau berapapun butuh damkar tetap nggak bisa. Karena kan nggak mungkin satu rumah ada satu damkar atau satu RT satu damkar kan nggak mungkin," lanjutnya.

Apalagi, kata Trubus, penambahan petugas damkar hanya akan membebani APBD DKI. Akhirnya, pajak masyarakat hanya akan digunakan untuk menggaji pegawai Pemprov DKI, bukan pembangunan. 

"(Pemprov DKI) Belanja pegawainya sudah tinggi. Dan kalau hanya berpatokan dengan petugas damkar doang juga nggak (pernah) cukup," katanya. 

Pencegahan dan Relokasi ala Ahok Dinilai Lebih Efektif

Menurutnya, Pemprov DKI lebih baik fokus pada pencegahan ketimbang menambah jumlah personel. Trubus menyoroti kawasan padat dan kumuh sebagai penyumbang terbesar insiden kebakaran. Ia menyarankan Pramono mengambil langkah tegas seperti yang pernah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ahok itu dulu itu membongkar semua masyarakat yang di pantaran Sungai Ciliwung itu dipindahkan ke Rusun Jatinegara. Misalnya kayak gitu," kata Trubus.

Selain relokasi, Trubus menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur, khususnya kelistrikan yang menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan padat penduduk.

"Karena kebanyakan itu kebakaran itu berasal dari korslet listrik. Nah listrik itu instalasi yang sudah kuno-kuno, dimakan rayap atau dimakan tikus, itu diganti semua. Jadi dirubah, dibongkar semua itu," jelasnya.

Ia menambahkan, akses jalan dan ketersediaan air di permukiman padat juga perlu menjadi perhatian. "Yang daerah kumuh itu kan nggak ada jalannya. Pintu aksesnya itu nggak ada. Jadi seringkali ketutup-ketutup motor 1 atau mobil 1 aja bisa bingung kan gitu," kata Trubus.