JawaPos.com - Iran menegaskan Selat Hormuz belum akan dibuka kembali sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk mencabut sanksi minyak, membuka blokade, dan melepaskan dana Iran yang dibekukan.
Sikap ini muncul setelah tenggat 60 hari bagi Teheran dan Washington untuk mencapai kesepakatan final berakhir tanpa hasil.
Ketegangan di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan setelah Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran tidak akan membuka jalur strategis tersebut sebelum Amerika Serikat memenuhi komitmen yang disebut telah disepakati dalam memorandum of understanding (MoU) pada Juni.
Ghalibaf menyebut tuntutan Iran mencakup pencabutan blokade dan sanksi minyak, pelepasan dana Iran yang dibekukan, penghentian ancaman serta operasi militer di berbagai front, dan sejumlah komitmen lainnya.
"Selat itu tidak akan dibuka kecuali Amerika memenuhi komitmennya yang terkandung dalam nota kesepahaman, termasuk mencabut blokade, melepaskan dana beku, mencabut sanksi minyak, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini, dan kondisi lain yang dilakukan Amerika," kata Ghalibaf dilansir dari The New Arab.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang parlemen yang digelar secara virtual, sehari setelah tenggat 60 hari bagi Iran dan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan final berakhir tanpa tercapainya kesepakatan.
Selat Hormuz Jadi Kunci Negosiasi Iran-AS
Kebuntuan mengenai Selat Hormuz kini menjadi salah satu persoalan utama dalam upaya mengubah gencatan senjata menjadi penyelesaian yang lebih permanen.
Bagi Iran, penguasaan terhadap jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu kartu strategis dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Sebaliknya, bagi dunia internasional, stabilitas Selat Hormuz memiliki konsekuensi langsung terhadap perdagangan dan energi global.
Ghalibaf bahkan memperingatkan bahwa Iran siap meningkatkan respons militernya apabila kembali diserang.
"siap untuk memberikan kekalahan yang lebih besar daripada yang sebelumnya kepada musuh jika mereka berusaha menyerang kita," lanjut Ghalibaf.
Ia mengatakan Iran bertindak berdasarkan arahan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei dengan menggunakan apa yang disebutnya sebagai 'power of logic' dan 'logic of power' untuk menekan Amerika Serikat agar memenuhi hak-hak rakyat Iran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Teheran tidak melihat pembukaan Selat Hormuz semata-mata sebagai persoalan pelayaran, tetapi juga sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas mengenai sanksi, keamanan, dan hubungan dengan Washington.
Di tengah kebuntuan diplomatik, Ghalibaf juga menuduh pihak-pihak yang berseberangan dengan Iran mulai mengubah strategi.
Menurut dia, setelah gagal mengalahkan Iran melalui tekanan militer dan diplomatik, lawan kini berusaha memberikan tekanan melalui ekonomi serta memanfaatkan perpecahan di dalam negeri.
"Musuh, dalam rencana barunya, mencari tekanan ekonomi dan penghancuran kohesi negara," ujarnya.
Ghalibaf memperingatkan bahwa individu maupun lembaga yang dinilai melemahkan persatuan nasional melalui pernyataan, tindakan, ataupun keputusan dapat dianggap membantu tujuan pihak lawan, baik secara sengaja maupun tidak.
Ia mengatakan Iran memanfaatkan periode yang tercipta setelah MoU, termasuk pelonggaran blokade dan gencatan senjata, untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus membangun kembali kemampuan pertahanannya.
Iran juga mengklaim memiliki informasi mengenai dugaan upaya lawan memicu kerusuhan yang kemudian dikombinasikan dengan operasi militer, pembunuhan, aktivitas separatis, hingga apa yang disebut Teheran sebagai 'perang kognitif'.
Ghalibaf bahkan memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dapat menjadi salah satu isu yang berusaha dieksploitasi oleh pihak lawan.
Meski mengakui keluhan ekonomi masyarakat Iran sebagai sesuatu yang sah dan mengatakan dirinya menghormati kritik politik maupun sosial, ia menilai kondisi saat ini menuntut persatuan nasional.
Penegasan mengenai Selat Hormuz juga datang dari Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mayor Jenderal Mostafa Izadi. Izadi mengatakan kendali atas jalur tersebut tetap berada sepenuhnya di tangan Iran.
Pernyataan itu dikutip kantor berita Iran Fars. Izadi juga menggambarkan nilai strategis Selat Hormuz setara dengan tenaga nuklir karena pengaruhnya terhadap energi, pertanian, dan industri dunia.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Iran masih menjadikan Selat Hormuz sebagai sumber daya tawar utama dalam menghadapi tekanan internasional.