JawaPos.com - Bashar al-Assad, yang mewarisi kursi kepresidenan Suriah dari ayahnya sejak tahun 2000, kini berbalik menjadi orang yang diburu pemerintah negaranya sendiri. Mantan presiden itu dijatuhi hukuman mati secara in absentia bersama adiknya, Maher al-Assad, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang selama konflik Suriah.
Bashar tidak berada di Suriah ketika putusan tersebut dibacakan. Ia melarikan diri ke Moskow setelah pemerintahannya tumbang dalam ofensif kilat kelompok pemberontak pada Desember 2024 lalu. Rezim yang selama puluhan tahun mempertahankan kekuasaan keluarga Assad itu runtuh hanya dalam waktu 11 hari.
Dilansir dari Guardian, pengadilan Suriah menyatakan Bashar terbukti melakukan sejumlah kejahatan, termasuk 'pembunuhan berencana dan disengaja terhadap lebih dari satu orang dan anak-anak', serta 'penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan kejahatan terhadap kemanusiaan'.
Baca Juga: Kerja Diputus, Kini Pemkot Surabaya Evaluasi Status Cak dan Ning Tio Ferdian
Pemerintah Suriah kini mengatakan akan menempuh jalur hukum internasional untuk mengejar mantan presiden tersebut. Namun, upaya itu menghadapi hambatan besar karena Rusia, tempat Bashar kini berada, sebelumnya menolak permintaan untuk mengekstradisi mantan sekutunya.
Dari Putra Presiden Menjadi Pewaris Kekuasaan
Bashar al-Assad sebenarnya bukan sosok yang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi presiden Suriah.
Ia lahir dalam keluarga politik yang telah menguasai Suriah selama puluhan tahun. Ayahnya, Hafez al-Assad, menjadi presiden pada 1971 dan membangun sistem kekuasaan yang bertumpu pada partai, aparat keamanan, serta jaringan politik keluarga.
Bashar sendiri sempat menjalani kehidupan yang jauh dari pusat kekuasaan. Ia menempuh pendidikan kedokteran dan kemudian berlatih sebagai dokter spesialis mata di London.
Rencana keluarga berubah setelah kakaknya, Basil al-Assad, yang sebelumnya dipersiapkan sebagai penerus Hafez, meninggal dalam kecelakaan mobil.
Bashar kemudian dipanggil kembali ke Suriah dan secara bertahap dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan.
Pada 2000, Hafez al-Assad meninggal dunia. Bashar yang saat itu baru berusia 34 tahun kemudian menjadi presiden.
Kemunculannya sempat membawa harapan baru.
Bashar dipandang sebagai pemimpin muda yang berpotensi melakukan liberalisasi politik dan ekonomi setelah bertahun-tahun Suriah berada di bawah pemerintahan ayahnya yang otoriter. Namun, harapan tersebut perlahan memudar.
2011 Menjadi Titik Balik Pemerintahan Assad
Perubahan paling besar terjadi pada 2011 ketika gelombang demonstrasi yang dikenal sebagai Arab Spring mencapai Suriah.
Protes yang pada awalnya menuntut reformasi politik dan perubahan pemerintahan berkembang menjadi konflik bersenjata setelah aparat keamanan melakukan tindakan keras terhadap demonstran.
Baca Juga: Lewat Pledoi, Eks Pejabat Kemhan Tolak Seluruh Tuntutan Oditur di Kasus Korupsi Satelit
Salah satu peristiwa yang menjadi simbol awal pemberontakan terjadi di Daraa.
Sekelompok anak laki-laki ditangkap dan disiksa setelah menulis slogan anti-Assad di sebuah tembok. Atef Najib, sepupu Bashar yang saat itu menjabat kepala keamanan politik di Daraa, kemudian menjadi salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Kasus itu kini kembali menjadi perhatian setelah Najib juga dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Suriah. Protes di Daraa kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Pemerintah Assad merespons dengan pengerahan aparat keamanan dan militer.
Konflik yang awalnya berupa demonstrasi berubah menjadi perang saudara yang berlangsung selama sekitar 14 tahun.
Sekitar setengah juta orang tewas dalam konflik tersebut, sementara jutaan warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Dalam mempertahankan kekuasaan, Bashar tidak bekerja sendirian. Adiknya, Maher al-Assad, menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam struktur keamanan rezim.
Maher memimpin Divisi Keempat, satuan militer yang dikenal sangat dekat dengan pusat kekuasaan Assad. Ia juga dipandang sebagai salah satu pejabat keamanan terpenting dalam pemerintahan kakaknya.
Menurut pengadilan, Maher turut bertanggung jawab atas tindakan represif yang dilakukan aparat pemerintah terhadap warga sipil.
Karena itu, Maher dijatuhi hukuman mati bersama Bashar meski keduanya tidak hadir dalam persidangan.
Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa proses hukum pemerintah baru tidak hanya menyasar mantan presiden, tetapi juga lingkaran kekuasaan yang menopangnya selama perang.
Setelah bertahun-tahun bertahan menghadapi pemberontakan, rezim Assad akhirnya runtuh pada Desember 2024.
Serangan kelompok pemberontak berlangsung cepat dan merebut sejumlah wilayah penting dalam waktu singkat.
Hanya 11 hari setelah ofensif dimulai, pemerintahan Assad kehilangan kendali atas pusat kekuasaan. Bashar kemudian meninggalkan Suriah dan mendapat perlindungan di Rusia.
Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Hafalan Berhadiahkan Minuman Keras, Newport Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Kepergiannya menandai berakhirnya lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad di Suriah. Namun, jatuhnya rezim tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang ditinggalkannya.
Pemerintahan baru harus menghadapi negara yang terpecah akibat perang panjang, kerusakan infrastruktur, persoalan pengungsi, serta ketegangan antarkelompok yang masih mudah berubah menjadi kekerasan.
Ironisnya, tumbangnya Assad justru diikuti sejumlah episode kekerasan baru.
Pada Maret 2025, sekitar 1.500 orang, sebagian besar warga sipil Alawite, tewas dalam gelombang pembunuhan balasan setelah kelompok loyalis Assad menyerang pasukan keamanan.
Bashar berasal dari komunitas Alawite, kelompok minoritas di Suriah yang selama pemerintahannya menjadi salah satu basis dukungan penting rezim.
Kemudian pada Juli 2025, lebih dari 1.700 orang tewas dalam kekerasan di Provinsi Suweida yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Bentrokan lokal berkembang menjadi pembunuhan bernuansa sektarian.
Kekerasan tingkat rendah juga masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk serangan terhadap warga sipil Alawite di Suriah bagian utara. Situasi tersebut membuat pemerintah baru berada dalam posisi sulit.
Di satu sisi, mereka dituntut membawa pelaku pelanggaran era Assad ke pengadilan. Di sisi lain, proses tersebut harus dilakukan tanpa memicu aksi balas dendam baru yang dapat memperdalam perpecahan masyarakat.