JawaPos.com - Rebeca Grynspan, diplomat Kosta Rika dan mantan wakil presiden, muncul sebagai kandidat terkuat dalam tahap awal pemilihan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam jajak pendapat rahasia Dewan Keamanan PBB, Grynspan memperoleh dukungan terbanyak dibandingkan kandidat lain untuk menggantikan António Guterres yang akan mengakhiri masa jabatan keduanya pada akhir 2026.
Dilansir dari The Guardian, Senin (10/8/2026), Grynspan saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Penguatannya terjadi ketika proses pencarian pengganti Guterres mulai memasuki tahap yang lebih menentukan. Berdasarkan pola rotasi kawasan yang berlaku secara informal di PBB, posisi tersebut diperkirakan kembali diberikan kepada kandidat dari Amerika Latin.
Dalam jajak pendapat awal yang digelar secara rahasia di Dewan Keamanan PBB, 15 anggota diminta menilai tujuh kandidat dengan tiga pilihan: mendukung, tidak memiliki pendapat, atau menolak. Grynspan memperoleh 10 suara dukungan, empat suara tanpa pendapat, dan hanya satu suara penolakan. Identitas negara yang memberikan suara penolakan tersebut belum diketahui.
Baca Juga: PBB Dorong Revisi UU Pemilu Akomodasi Aspirasi Partai Non-Parlemen
Hasil tersebut menempatkan Grynspan di posisi terdepan pada tahap awal. Namun, jajak pendapat tersebut belum menentukan pemenang. Proses pemilihan diperkirakan berlanjut hingga Oktober melalui pertemuan-pertemuan Dewan Keamanan untuk menguji kembali tingkat dukungan terhadap para kandidat.
Pesaing terdekat Grynspan adalah Carolyn Rodrigues-Birkett, mantan utusan Guyana untuk PBB. Ia memperoleh sembilan suara dukungan, dua penolakan, dan empat suara tanpa pendapat. Dalam debat yang disponsori Bloomberg di Majelis Umum PBB pada bulan sebelumnya, Rodrigues-Birkett justru memperoleh 49 persen suara dari peserta yang hadir, sedangkan Grynspan berada di urutan kedua dengan 14 persen.
Posisi Grynspan dinilai memiliki keunggulan politik karena dipandang sebagai kandidat yang menawarkan kesinambungan dengan kepemimpinan Guterres. Seorang diplomat Barat mengatakan Grynspan disebut memperoleh dukungan diam-diam dari Guterres.
Namun, sumber tersebut memperingatkan bahwa asal suara penolakan akan menjadi faktor penting. Jika penolakan berasal dari Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, proses pemilihan berisiko mengalami kebuntuan.
Pencalonan Grynspan juga membawa dimensi sejarah. Jika terpilih, ia akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB sekaligus orang pertama berlatar belakang Yahudi yang menduduki posisi tersebut. Orang tuanya merupakan pengungsi Perang Dunia II yang pindah dari Polandia ke Amerika Tengah. Kakek dan nenek dari pihak ibunya tewas dibunuh Nazi.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Grynspan mengaitkan pengalaman keluarganya dengan pentingnya perdamaian.
"Saya adalah putri dari perdamaian itu, sebuah bukti tentang apa yang dapat diwujudkan oleh perdamaian," katanya, merujuk pada kesempatan orang tuanya membangun kehidupan baru di Kosta Rika.
Latar belakang tersebut menjadi perhatian karena Grynspan memimpin UNCTAD ketika badan PBB itu menerbitkan kajian mengenai dampak ekonomi pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Hubungan keluarganya dengan Israel juga cukup dekat. Saudara perempuannya pindah ke Israel pada usia 17 tahun untuk belajar kimia di Hebrew University. Keponakan Grynspan kemudian menjalani wajib militer di Angkatan Pertahanan Israel.
Di bawah kepemimpinannya, UNCTAD mendokumentasikan kerugian ekonomi Palestina secara rinci. Dalam laporan Februari 2026, badan tersebut memperkirakan perekonomian Palestina kehilangan potensi ekonomi sebesar USD 212,2 miliar selama 2000–2024. Angka itu dihitung dalam nilai dolar konstan 2015 dan setara dengan hampir 20 kali produk domestik bruto Palestina pada 2024. UNCTAD mengaitkan kehilangan tersebut dengan kebijakan pendudukan Israel, pembatasan, penutupan wilayah, serta operasi militer yang berulang.
Pada November 2025, Grynspan juga menyampaikan bahwa produk domestik bruto per kapita Gaza telah merosot menjadi sekitar USD 161 per orang per tahun, salah satu kontraksi ekonomi paling parah dalam sejarah modern.
Meski demikian, Grynspan bukan satu-satunya kandidat yang masih diperhitungkan. Mantan Presiden Cile dan mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet disebut kemungkinan menghadapi terlalu banyak penolakan dari pihak-pihak berpengaruh. Pemerintah Amerika Serikat menentangnya dengan alasan Bachelet dinilai terlalu lunak terhadap catatan hak asasi manusia Tiongkok.
Baca Juga: Menlu Palestina: Pemindahan Sejumlah Kedubes ke Yerusalem Melanggar Piagam PBB
Sikap Washington terhadap proses tersebut juga mendapat sorotan setelah pemerintahan Donald Trump baru-baru ini mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menduduki jabatan sekretaris jenderal PBB. Usulan itu dipandang sebagai gambaran semakin jauhnya pemerintah AS dari arus utama PBB.
Pemilihan sekretaris jenderal berlangsung ketika legitimasi multilateralisme PBB menghadapi tekanan besar. Organisasi tersebut tengah memangkas sekitar 20 persen tenaga kerjanya, sementara peran sekretaris jenderal sebagai mediator internasional semakin tersisih oleh aktor-aktor lain. Dalam situasi tersebut, PBB menghadapi risiko semakin dipandang hanya sebagai forum untuk menyampaikan perbedaan politik, bukan sebagai kekuatan utama dalam penyelesaian konflik.
Secara prosedural, sekretaris jenderal dipilih melalui rekomendasi Dewan Keamanan yang kemudian dimintakan pengesahan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara. Seorang kandidat membutuhkan sedikitnya sembilan suara di Dewan Keamanan dan tidak boleh mendapat veto dari salah satu dari lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, atau Prancis.
Karena itu, keunggulan Grynspan dalam jajak pendapat awal belum menjamin keberhasilannya. Identitas pihak yang menolak pencalonannya, kemampuan mempertahankan dukungan dari anggota Dewan Keamanan, serta kemungkinan munculnya kebuntuan politik akan menjadi penentu dalam tahap berikutnya. Kandidat pengganti Guterres harus ditetapkan sebelum akhir 2026.