JawaPos.com - Pemerintah Jepang akan menggelontorkan lebih dari 20 miliar yen atau sekitar Rp 2,3 triliun (kurs 1 JPY = Rp 115) dari dana cadangan untuk membantu pemulihan wilayah yang terdampak gempa besar di Prefektur Kumamoto. Perdana Menteri Sanae Takaichi juga memastikan gempa tersebut akan ditetapkan sebagai bencana berkategori sangat parah.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (4/8), keputusan penggunaan dana itu akan disahkan kabinet pada Selasa. Dana tersebut diambil dari anggaran cadangan tahun fiskal 2026 yang nilainya sekitar 1 triliun yen atau setara Rp 115 triliun.

Takaichi menyampaikan pengumuman tersebut saat mengunjungi Kumamoto pada Senin. Mengenakan seragam penanganan bencana, ia meninjau sejumlah lokasi terdampak dan berdiskusi dengan Gubernur Kumamoto Takashi Kimura mengenai kebutuhan mendesak di lapangan.

Penetapan status bencana sangat parah memungkinkan pemerintah daerah memperoleh subsidi yang lebih besar untuk membiayai rekonstruksi. Menurut Takaichi, pemerintah akan segera merealisasikan berbagai bantuan sesuai kebutuhan yang diajukan daerah terdampak.

"Dengan tekad kuat untuk melakukan segala yang bisa dilakukan pemerintah, kami akan segera memutuskan langkah-langkah yang diperlukan dan melaksanakannya secepat mungkin," kata Takaichi.

Dalam kunjungan tersebut, Takaichi juga mendatangi tempat pengungsian di Kota Hikawa. Ia berdialog dengan para pengungsi untuk mendengar langsung berbagai persoalan, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga percepatan pemulihan infrastruktur.

Pemerintah juga mengantisipasi meningkatnya risiko heatstroke dan kematian akibat kondisi di pengungsian. Di tengah suhu yang di beberapa wilayah Kumamoto mencapai 40 derajat Celsius, pemerintah akan menyewa kamar hotel dan penginapan untuk memindahkan sebagian pengungsi ke lokasi yang lebih layak. 

Takaichi turut meninjau dari udara pusat perbelanjaan Aeon di Kota Kashima, lokasi ledakan yang menewaskan tujuh orang sesaat setelah gempa. Ia juga melihat lokasi pabrik Nippon Paper Industries di Kota Yatsushiro, tempat sembilan orang kehilangan nyawa akibat bencana tersebut.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang terjadi pekan lalu memicu intensitas maksimum level 7 pada skala intensitas seismik Jepang di Kota Uki dan Hikawa. Pada tingkat tersebut, menurut Badan Meteorologi Jepang, seseorang tidak mampu berdiri atau berjalan normal dan bahkan dapat terlempar akibat guncangan.

Di sisi lain, kunjungan Takaichi menuai kritik di media sosial. Sebagian warganet menilai kehadiran perdana menteri di tengah proses penanganan darurat hanya menambah beban pengamanan dan tidak memberikan manfaat langsung bagi korban.

Pemerintahan Takaichi juga mendapat sorotan setelah anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) di Prefektur Fukuoka tetap menggelar acara penggalangan dana pada malam saat gempa terjadi. Ketua fraksi LDP di parlemen prefektur, Tosho Matsuo, akhirnya menyatakan akan mundur dari jabatannya setelah menuai kritik luas.