JawaPos.com - Pemerintah Jepang mengubah kebijakan pengelolaan beruang setelah rekor serangan terhadap manusia terjadi sepanjang tahun fiskal 2025. Dari semula berfokus pada perlindungan satwa liar, pemerintah kini mulai aktif mengurangi populasi beruang di sejumlah wilayah.
Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (1/8), sepanjang tahun fiskal 2025 tercatat 238 orang diserang beruang di Jepang. Sebanyak 13 orang di antaranya meninggal dunia, menjadi angka tertinggi yang pernah tercatat.
Pemerintah menilai meningkatnya konflik antara manusia dan beruang tidak hanya dipicu pertumbuhan populasi satwa tersebut. Penyusutan penduduk di pedesaan serta semakin banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai membuat hutan meluas hingga mendekati permukiman.
Kondisi itu menghilangkan zona penyangga yang selama ini memisahkan habitat beruang dengan kawasan tempat tinggal manusia. Akibatnya, pertemuan antara manusia dan beruang semakin sering terjadi.
Sebagai bagian dari kebijakan baru, pemerintah menetapkan beruang sebagai satwa yang populasinya perlu dikendalikan sejak 2024. Target pengurangan populasi kemudian disusun untuk tahun fiskal 2026 hingga 2030.
Di kawasan Tohoku, yang menjadi pusat populasi sekaligus lokasi terbanyak serangan, jumlah beruang ditargetkan turun menjadi sekitar 12.000 ekor pada 2030 dari perkiraan saat ini sebanyak 19.237 ekor. Sementara itu, target populasi di wilayah Chubu ditetapkan 11.000 ekor dan di Kanto, yang mencakup Tokyo, sekitar 2.000 ekor.
Pemerintah juga mulai melakukan sensus beruang secara nasional sejak Juni. Lebih dari 800 kamera akan dipasang di enam prefektur di Tohoku serta Prefektur Niigata untuk memperkirakan populasi beruang hitam secara lebih akurat.
Direktur Kantor Perlindungan dan Pengelolaan Satwa Liar Kementerian Lingkungan Jepang, Shinjiro Sasaki, mengatakan data populasi yang akurat sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Selama ini, setiap prefektur menggunakan metode survei yang berbeda sehingga hasilnya sulit dibandingkan.
Kamera dipasang sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah dengan umpan untuk merekam beruang yang berdiri menggunakan dua kaki. Melalui cara itu, petugas dapat mengenali setiap individu dari tanda putih berbentuk bulan sabit di bagian dadanya.
Laporan hasil sensus diperkirakan selesai sebelum akhir tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027. Pemerintah berharap data tersebut menjadi dasar penentuan jumlah beruang yang perlu dikendalikan setiap tahun.
Profesor Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Shinsuke Koike, menilai meningkatnya serangan beruang merupakan dampak dari persoalan struktural Jepang. Menurut dia, depopulasi, penuaan penduduk desa, serta berkurangnya aktivitas manusia di kawasan pegunungan membuat habitat beruang berkembang tanpa banyak gangguan.
Data Kementerian Lingkungan menunjukkan volume hutan di Jepang meningkat sekitar 40 persen dalam periode 1966 hingga 2017. Sebaliknya, aktivitas manusia di daerah perbukitan dan pegunungan terus menurun.
Direktur Museum Alam Ibaraki, Koji Yamazaki, menambahkan bahwa beruang kini juga mulai kehilangan rasa takut terhadap manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus terbaru di Prefektur Akita dan Iwate, beruang langsung memakan korban setelah menyerang, berbeda dengan pola perilaku yang selama ini dikenal.
Karena itu, pemerintah menyusun pedoman zonasi yang membagi wilayah menjadi empat kategori, yakni zona larangan, zona pengendalian intensif, zona penyangga, dan habitat inti. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga jarak yang lebih jelas antara permukiman manusia dan habitat beruang sekaligus mengurangi faktor-faktor yang menarik satwa itu masuk ke kawasan permukiman, seperti lahan pertanian yang terbengkalai.