JawaPos.com — Pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov kembali menjadi sorotan global setelah Rusia memasukkannya ke dalam daftar buronan internasional atas tuduhan membantu aktivitas terorisme.
Keputusan tersebut menjadi tekanan hukum terbaru terhadap miliarder teknologi kelahiran Rusia itu sekaligus memperlihatkan meningkatnya perseteruan antara pemerintah dan platform digital global yang beroperasi di luar kendali negara.
Otoritas Rusia melalui Badan Keamanan Federal Rusia atau Federal Security Service (FSB) menuduh administrasi Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang diduga digunakan badan intelijen Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis untuk menyiapkan sabotase, aksi teror, pembunuhan massal, hingga penipuan siber di Rusia.
Dilansir dari AP News, Jumat (31/7/2026), FSB menyebut aktivitas tersebut telah menyebabkan "banyak korban jiwa" dan mengklaim sebuah chatbot kencan di Telegram digunakan untuk merekrut warga Rusia melakukan aktivitas sabotase.
Sebanyak 46 pengguna berusia 12 hingga 22 tahun disebut telah ditahan dalam setahun terakhir atas dugaan penyerangan terhadap aparat, pembakaran, dan tindakan lainnya. Jika terbukti bersalah, Durov terancam hukuman penjara seumur hidup di Rusia.
Durov sebelumnya membantah tuduhan tersebut dan menyebut penyelidikan Rusia sebagai upaya untuk membatasi kebebasan digital.
"Mereka sedang merekayasa alasan untuk membatasi akses terhadap Telegram sebagai bagian dari upaya menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara," ujar Durov. Telegram belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan terbaru ini, sementara akun resminya di platform X mengunggah gambar Durov yang mengacungkan jari tengah ke arah kamera.
Kasus ini memperlihatkan perubahan sikap Moskwa terhadap Telegram. Rusia sebelumnya gagal memblokir layanan tersebut pada 2018 hingga 2020, tetapi setelah invasi penuh ke Ukraina pada 2022, pemerintah memperluas pengawasan terhadap ruang digital.
Sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, dan X telah dilarang, akses YouTube diperlambat, sementara aplikasi pesan seperti Signal dan Viber diblokir.
Meski menghadapi pembatasan, Telegram tetap menjadi salah satu platform komunikasi utama di Rusia, termasuk digunakan pejabat pemerintah dan kanal resmi Kremlin.
Pada saat yang sama, pemerintah Rusia mendorong aplikasi pesan nasional bernama MAX yang menawarkan layanan komunikasi, akses layanan publik, hingga pembayaran digital.
Namun, kelompok kritikus memperingatkan aplikasi tersebut berpotensi menjadi alat pengawasan karena dapat membagikan data pengguna kepada otoritas dan tidak menggunakan enkripsi end-to-end.
Tekanan terhadap Telegram juga memicu penolakan dari sejumlah kelompok di Rusia. Aktivis di berbagai wilayah mencoba menggelar aksi protes, meskipun sebagian besar dibubarkan aparat.
Sejumlah blogger militer bahkan mengecam pembatasan tersebut karena Telegram dinilai penting bagi komunikasi pasukan Rusia di Ukraina serta penggalangan dana untuk mendukung operasi militer Moskwa.
Sebelumnya, pemerintah berjanji tidak akan membatasi Telegram di medan perang, tetapi Presiden Vladimir Putin kemudian menyatakan bahwa penggunaan sistem komunikasi "yang bukan milik kita dan tidak berada di bawah kendali kita menimbulkan bahaya bagi personel."
Persoalan hukum Durov juga bukan kali pertama terjadi. Pada 2024, dia ditangkap di Paris terkait dugaan Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkotika dan penyebaran materi eksploitasi seksual anak.
Kantor Kejaksaan Paris menyatakan Durov masih berada dalam penyelidikan formal dan telah beberapa kali diperiksa. Pada Maret 2025, Durov mengatakan dirinya kembali ke Dubai setelah menghabiskan "beberapa bulan" di Prancis.
Menariknya, saat Durov ditahan di Prancis, Kremlin sempat membela pendiri Telegram tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Ya, memang teroris menggunakan Telegram.
Namun, teroris juga menggunakan mobil. Lalu mengapa mereka tidak menangkap CEO Renault atau Citroen?" Hingga kini, Peskov belum memberikan penjelasan mengenai perubahan sikap Rusia terhadap Durov.
Di luar Rusia, Telegram juga menghadapi tuduhan terkait penggunaannya dalam operasi lintas negara. Inggris menuduh seorang warga negaranya direkrut melalui Telegram, yang diduga terkait intelijen militer Rusia, untuk merencanakan pembakaran gudang peralatan satelit bagi Ukraina di London.
Sementara itu di Belanda, sejumlah remaja ditangkap setelah diduga direkrut peretas Rusia melalui Telegram untuk memetakan jaringan Wi-Fi di Den Haag.
Moskwa membantah terlibat dalam berbagai tuduhan sabotase tersebut. Kasus Durov kini menempatkan platform digital sebagai bagian dari persaingan geopolitik baru, ketika kendali atas informasi menjadi isu strategis bagi negara dan perusahaan teknologi global.