Pendiri Telegram Pavel Durov Masuk Daftar Buronan Internasional Rusia atas Tuduhan Terorisme

JawaPos.com - Pemerintah Rusia memasukkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, ke dalam daftar buronan internasional setelah menuduhnya membantu aktivitas terorisme melalui platform pesan instan tersebut.

Kasus tersebut memperlihatkan meningkatnya perselisihan antara Moskwa dan layanan digital yang dianggap berada di luar kendali pemerintah.

Badan Keamanan Federal Rusia atau Federal Security Service (FSB) pada Rabu (29/7) menyatakan telah membuka perkara pidana terhadap Durov dengan tuduhan membantu aktivitas terorisme. Jika terbukti bersalah, pengusaha teknologi kelahiran Rusia itu terancam hukuman hingga seumur hidup di penjara.

Tuduhan Rusia terhadap Pengelola Telegram

Dilansir dari CTV News, Rabu (29/7/2026), FSB menuduh pengelola Telegram gagal menghapus berbagai kanal, ruang percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh badan intelijen Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis untuk mempersiapkan aksi sabotase, teror, pembunuhan massal, hingga penipuan siber di Rusia. Menurut badan tersebut, aktivitas itu telah menyebabkan "banyak korban jiwa."

FSB juga menyebut chatbot kencan populer di Telegram diduga dimanfaatkan oleh badan keamanan Ukraina untuk merekrut warga Rusia melakukan tindakan sabotase dan teror. Otoritas Rusia mengatakan sebanyak 46 pengguna chatbot tersebut, berusia antara 12 hingga 22 tahun, telah ditahan sejak Juli 2025 karena diduga melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan, pembakaran, dan tindakan kriminal lainnya.

Tuduhan terhadap Durov muncul ketika pemerintah Rusia memperketat pembatasan terhadap Telegram, salah satu aplikasi pesan paling banyak digunakan di negara tersebut. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya panjang Kremlin untuk memperluas kendali terhadap ruang digital, terutama setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Sebelumnya, Durov menyatakan bahwa otoritas Rusia telah membuka penyelidikan kriminal terhadap dirinya. Ia menilai pemerintah menggunakan alasan hukum untuk membatasi Telegram sebagai bagian dari upaya menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara. Telegram belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan terbaru tersebut.

Durov dan Sejarah Hubungannya dengan Rusia

Durov meninggalkan Rusia setelah mendirikan VK, platform media sosial yang kemudian berada di bawah kendali perusahaan yang dekat dengan Kremlin. Ia lalu mendirikan Telegram yang kini berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Menurut informasi resmi perusahaan, Durov memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab serta tinggal di Dubai.

Upaya Rusia membatasi Telegram sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Rusia sebelumnya mencoba memblokir aplikasi tersebut pada periode 2018 hingga 2020, tetapi gagal. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskwa juga melarang sejumlah platform asing seperti Facebook, Instagram, dan X, membatasi akses terhadap YouTube, serta memblokir aplikasi pesan seperti Signal dan Viber.

Meski sejumlah pengguna masih dapat melewati pembatasan melalui layanan jaringan privat virtual atau VPN, pemerintah Rusia juga rutin memblokir layanan tersebut. Pada saat yang sama, Moskwa mendorong penggunaan aplikasi pesan domestik bernama MAX yang diklaim sebagai platform nasional untuk komunikasi, layanan pemerintahan daring, hingga pembayaran.

Namun, para pengkritik memperingatkan aplikasi tersebut berpotensi digunakan untuk pengawasan karena menyatakan dapat membagikan data pengguna kepada otoritas berdasarkan permintaan dan tidak menggunakan enkripsi end-to-end.

Telegram di Tengah Tarik-menarik Keamanan dan Kebebasan Digital

Pembatasan terhadap Telegram memicu kritik dari berbagai kelompok di Rusia. Aktivis di sejumlah wilayah mencoba menggelar aksi protes, tetapi sebagian besar dibubarkan oleh aparat.

Sejumlah blogger militer Rusia juga menentang kebijakan tersebut karena menilai Telegram merupakan alat komunikasi penting bagi pasukan Rusia di Ukraina serta kelompok penggalangan dana yang mendukung operasi militer Moskwa.

Meski sebelumnya pemerintah Rusia berjanji tidak akan membatasi Telegram dalam konteks medan perang, pernyataan dari Kremlin kemudian menunjukkan perubahan sikap.

Dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin pada Hari Perempuan Internasional, seorang prajurit perempuan menyebut Telegram sebagai "alat komunikasi musuh." Putin kemudian mengatakan penggunaan sistem komunikasi yang tidak berada di bawah kendali Rusia dapat membahayakan personel di medan perang.

Selain menghadapi tekanan dari Rusia, Durov juga pernah tersandung kasus hukum di Prancis. Pada 2024, ia ditangkap di Paris terkait dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba dan penyebaran materi pelecehan seksual terhadap anak.

Jaksa Prancis kemudian memberikan dakwaan awal karena menduga Durov gagal mencegah aktivitas kriminal di platformnya. Kremlin saat itu mengecam tindakan Prancis dan menyebutnya sebagai langkah yang bersifat selektif.

Pada Maret 2025, Durov mengatakan dirinya telah kembali ke Dubai setelah menghabiskan beberapa bulan di Prancis. Kini, masuknya nama Durov ke daftar buronan internasional Rusia kembali menempatkan Telegram dalam sorotan global terkait perdebatan antara keamanan negara, privasi pengguna, dan kebebasan internet.

Artikel Terkait