JawaPos.com - Iran diam-diam mencatat pemasukan fantastis dari ekspor minyak di tengah perang melawan Amerika Serikat. Selama konflik berlangsung hingga masa gencatan senjata, Teheran berhasil mengantongi sekitar USD 18 miliar atau setara Rp 293 triliun dari penjualan minyak, membuktikan sektor energi tetap menjadi penopang utama ekonomi negara tersebut meski berada di bawah tekanan perang.
Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengungkapkan negaranya memperoleh USD 11,5 miliar dari penjualan minyak selama perang yang dimulai pada 28 Februari. Setelah gencatan senjata diberlakukan pada 7 April hingga berakhir pada 10 Juli, Iran kembali membukukan pendapatan USD 6,5 miliar.
Total pendapatan mencapai USD 18 miliar itu, menurut Paknejad, telah memenuhi lebih dari 60 persen target penerimaan minyak yang dipatok dalam anggaran negara tahun ini.
Baca Juga: Kesaksian Sekuriti RS: Saat Tiba Sutrimo Sudah Meninggal, Diantar Ambulans Online
Data tersebut menunjukkan bahwa ekspor minyak Iran tetap berjalan di tengah konflik bersenjata dan tekanan internasional yang meningkat akibat perang dengan Amerika Serikat.
Minyak Tetap Menjadi Penyelamat Ekonomi Iran
Pendapatan besar tersebut menjadi angin segar bagi Iran yang selama bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi Barat terhadap sektor energi dan keuangannya. Meski aktivitas militer meningkat dan ketegangan kawasan Timur Tengah memanas, Iran tetap mampu mempertahankan arus ekspor minyak ke pasar internasional.
Keberhasilan itu sekaligus memperlihatkan bahwa industri minyak masih menjadi sumber pemasukan terbesar bagi pemerintah Iran untuk menopang belanja negara di tengah situasi perang, demikian dilansir dari Iran International.
Dunia Fokus pada Perang, Isu HAM Terpinggirkan
Di balik besarnya pendapatan minyak tersebut, perhatian dunia dinilai lebih banyak tertuju pada konflik Iran-AS sehingga isu hak asasi manusia di dalam negeri Iran kurang mendapat sorotan.
Kelompok-kelompok HAM menuding pemerintah Iran memanfaatkan situasi perang untuk mempercepat pelaksanaan hukuman mati terhadap demonstran dan tahanan politik.
"Bom-bom membuat kebisingan dan dunia sedang melihat Iran, tetapi bagaimana dengan keheningan yang membunuh orang-orang tak bersalah setiap hari?" kata pendiri Iran House, Azadeh Afsahi, dalam podcast Eye for Iran.
Iran Human Rights memperkirakan sekitar 100 tahanan politik dan demonstran telah dijatuhi hukuman mati, sementara ratusan lainnya masih menghadapi dakwaan yang berpotensi berujung pada eksekusi.
Misi pencari fakta Dewan HAM PBB pun mendesak Teheran segera menghentikan seluruh pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Direktur Iran Human Rights Documentation Center, Shahin Milani, menilai pemerintah Iran berupaya menunjukkan kekuatan melalui gelombang eksekusi.
"Ancaman paling serius yang mereka hadapi berasal dari pemberontakan internal. Ancaman itu datang dari rakyat Iran yang dapat menjatuhkan rezim," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, Brandon Silver, menilai praktik tersebut merupakan bagian dari kampanye penindasan yang berlangsung secara sistematis.
"Ada upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan statistik yang sangat mengejutkan ini," katanya.