JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunjukkan sikap labilnya terkait keputusan strategis dalam perang dengan Iran. Trump disebut membatalkan rencana mengenakan tarif 20 persen terhadap seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz, hanya sehari setelah kebijakan itu diumumkan.
Sebagai gantinya, Trump memilih menerapkan blokade penuh terhadap kapal yang terhubung dengan Iran, sembari mengandalkan komitmen investasi besar dari negara-negara Teluk ke Amerika Serikat.
Keputusan tersebut diumumkan Trump melalui akun Truth Social pada Selasa (14/7) waktu setempat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap akan terbuka bagi seluruh lalu lintas kapal internasional, kecuali kapal yang berlayar menuju atau berasal dari pelabuhan Iran maupun yang mengangkut muatan terkait Iran.
Baca Juga: Donald Trump Pusing, Perang dengan Iran Akibatkan Tekanan di Pemerintahan
"Semua lalu lintas kapal kecuali Iran," tulis Trump. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan "Blokade LENGKAP, tetapi hanya pada kapal yang datang ke dan dari pelabuhan Iran, atau membawa apa pun yang berkaitan dengan kargo Iran," lanjut Trump.
Dengan perubahan ini, Trump juga membatalkan rencana pungutan 20 persen terhadap seluruh kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Sebagai gantinya, ia mengatakan negara-negara Teluk akan meningkatkan investasi ke Amerika Serikat.
"Investasi tersebut akan menjadi MASSIVE tetapi, pada saat yang sama, sangat baik untuk mereka, dan masa depan mereka," kata Trump.
Baca Juga: Trump Ancam Perluas Serangan ke Infrastruktur Sipil Iran, Targetkan Pembangkit Listrik dan Jembatan
Berubah Sikap Setelah Bertemu Pemimpin Negara Teluk
Trump mengungkapkan perubahan kebijakan itu terjadi setelah berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara Teluk. Menurutnya, mereka menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan mengenakan biaya kepada kapal yang melintasi Selat Hormuz.
"Mereka bilang kami ingin melakukannya dengan cara yang berbeda," ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
Ia melanjutkan bahwa para pemimpin kawasan tersebut mengatakan, "Kami ingin berinvestasi besar-besaran di Amerika Serikat, sebagai lawan dari membebankan biaya."
Trump mengakui semula memandang tarif tersebut sebagai bentuk kompensasi karena Amerika Serikat selama ini ikut menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut. Namun, ia akhirnya menilai skema investasi lebih menguntungkan.
"Dengan melakukan hal itu, tidak ada biaya. Mereka berinvestasi dan mereka mendapatkan pengembalian uang mereka... mereka akan melakukan investasi besar-besaran ke Amerika Serikat dan saya lebih menyukainya," lanjut Trump.
Rencana Tarif Sempat Menuai Penolakan
Rencana mengenakan tarif terhadap seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz sebelumnya memicu kritik, tidak hanya dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sejumlah anggota Partai Republik.
Senator Partai Republik John Kennedy menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan perairan internasional sehingga tidak semestinya dikenakan pungutan.
"Saya pikir selat itu adalah perairan internasional, dan seharusnya tidak ada korban yang dikenakan pada kapal oleh siapa pun," ujar Kennedy.
Dari kubu Demokrat, Senator Tim Kaine memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperbesar risiko militer sekaligus membebani ekonomi Amerika Serikat.
"Jika kita tiba-tiba akan menjadi penjaga selat, itu tidak akan hanya diterima berbaring. Itu akan menempatkan lebih banyak pasukan dalam risiko dan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada ekonomi Amerika dan meningkatkan biaya perang ini," kata Kaine.
Kekhawatiran juga datang dari sekutu Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan negaranya tetap mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan menolak penerapan tarif bagi kapal yang melintas.
"Posisi kami tetap sama: kami mendukung kebebasan navigasi dan kami menentang tol di Selat Hormuz," ujar Cooper mengutip Politico.
Baca Juga: Retak di Tengah Krisis Iran, Israel Tolak Tambahan Pesawat Tanker AS di Ben Gurion
Selat Hormuz Tetap Jadi Titik Panas Konflik AS-Iran
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk. Setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global dan memicu gejolak harga minyak.
Jalur tersebut juga terus menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran. Meski kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata sementara, kesepakatan itu tidak mengatur secara jelas mengenai pengendalian Selat Hormuz.
Pekan lalu, Trump menyatakan gencatan senjata tersebut tidak lagi berlaku. Sejak itu, Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan aksi saling serang, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan di kawasan Teluk dan keselamatan jalur perdagangan internasional.