JawaPos.com — Gelombang baru relasi antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan industri kecerdasan buatan mulai terbentuk ketika OpenAI dilaporkan membuka pembicaraan awal mengenai kemungkinan pemberian porsi kepemilikan saham kepada negara.
Inisiatif tersebut mencerminkan berkembangnya gagasan bahwa manfaat ekonomi dari AI perlu dibagikan lebih luas kepada publik, seiring meningkatnya peran pemerintah dalam membentuk tata kelola industri tersebut.
Menurut laporan yang beredar, OpenAI tengah mempertimbangkan skema yang memungkinkan pemerintah AS memperoleh sekitar 5 persen saham perusahaan pengembang ChatGPT tersebut.
Gagasan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap perusahaan-perusahaan AI besar yang dinilai semakin berpengaruh terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan arsitektur informasi global.
Dilansir dari The Guardian, Senin (6/7/2026), pembahasan ini masih berada pada tahap awal dan belum bersifat final. Laporan tersebut mengutip Financial Times yang menyebutkan bahwa diskusi yang berlangsung masih bersifat “konseptual” dan berada pada tahap “awal”, dengan sejumlah pihak yang tidak disebutkan namanya memahami arah pembicaraan tersebut.
Skema ini juga disebut masih memerlukan landasan hukum yang kuat, termasuk kemungkinan persetujuan Kongres Amerika Serikat sebelum dapat direalisasikan.
CEO OpenAI Sam Altman berpendapat bahwa keterlibatan publik melalui kepemilikan saham merupakan cara yang paling tepat untuk memastikan manfaat ekonomi dari perkembangan AI tidak hanya terkonsentrasi di perusahaan teknologi. Dalam gagasan yang diusulkannya, mekanisme serupa juga diharapkan dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan AI besar lainnya di Amerika Serikat.
Gagasan tersebut mencakup kemungkinan keterlibatan perusahaan seperti Anthropic, Google, dan Meta untuk memberikan porsi kepemilikan yang serupa kepada pemerintah atau lembaga investasi publik. Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah perusahaan-perusahaan tersebut akan menyetujui pendekatan kolektif semacam itu.
Lebih jauh, diskusi ini juga dikaitkan dengan upaya memperbaiki hubungan antara industri AI dan pemerintahan Donald Trump, sekaligus membuka ruang dukungan politik yang lebih luas terhadap ekspansi teknologi tersebut. Model yang diusulkan disebut-sebut dapat meniru struktur dana abadi seperti Alaska Permanent Fund yang mengelola pendapatan minyak untuk kepentingan publik.
Altman bersama sejumlah eksekutif OpenAI juga dilaporkan membahas pembentukan mekanisme investasi publik yang lebih luas, termasuk melalui skema dana kekayaan nasional. Dalam dokumen kebijakannya pada April lalu, OpenAI menyatakan, “Dana kekayaan publik dapat memberikan setiap warga negara—termasuk mereka yang tidak berinvestasi di pasar keuangan—kepemilikan atas pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh AI.”
Di sisi lain, dinamika ini muncul di tengah meningkatnya intervensi pemerintah AS terhadap perusahaan AI, terutama terkait isu keamanan nasional dan akses teknologi bagi pihak asing. Beberapa kebijakan pembatasan dan peninjauan model AI telah memicu ketegangan antara regulator dan perusahaan teknologi, termasuk penyesuaian ulang akses layanan oleh perusahaan seperti Anthropic setelah intervensi pemerintah.
Jika terealisasi, rencana kepemilikan saham ini dapat menjadi preseden baru dalam hubungan antara negara dan perusahaan teknologi raksasa yang diperkirakan memiliki valuasi di atas USD 1 triliun. Meski demikian, para analis menilai prosesnya masih panjang dan sangat bergantung pada konsensus politik serta kerangka hukum yang belum terbentuk.
Pada akhirnya, wacana ini memperlihatkan pergeseran besar dalam cara negara-negara mulai memandang AI: bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga sumber kekayaan nasional yang perlu dikelola ulang agar tidak hanya memperkuat korporasi, melainkan juga kembali ke publik secara lebih luas.