JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah Teheran menolak bertemu langsung dengan utusan Presiden Donald Trump yang telah tiba di Doha, Qatar. Penolakan tersebut membuat prospek tercapainya kesepakatan damai jangka panjang semakin tidak pasti, sementara isu program nuklir Iran dan status Selat Hormuz masih menjadi ganjalan utama.
Pemerintah Iran pada Selasa (30/6) menegaskan tidak ada agenda pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat, meski utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner telah berada di Qatar untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan negaranya hanya akan berkomunikasi melalui mediator.
"Tidak ada pertemuan di tingkat mana pun dengan pihak Amerika yang dijadwalkan untuk beberapa hari mendatang," kata Baghaei.
Qatar, yang menjadi mediator dalam perundingan, menyatakan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani telah bertemu dengan Witkoff dan Kushner. Namun, pembicaraan langsung antara pejabat AS dan Iran belum dijadwalkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan kedua negara hanya akan memulai pembicaraan teknis melalui jalur yang lebih rendah.
Gencatan senjata belum benar-benar tuntas
Menurut pejabat Iran, pembahasan mengenai pembatasan program nuklir belum bisa dimulai sebelum kedua negara menyelesaikan rincian implementasi gencatan senjata yang disepakati sekitar dua pekan lalu.
Kondisi tersebut menunjukkan masih lebarnya perbedaan pandangan mengenai kerangka awal perdamaian.
Dalam rancangan kesepakatan sementara, Iran diminta melonggarkan kontrolnya terhadap Selat Hormuz sebagai imbalan insentif ekonomi. Kedua negara juga diberi waktu 60 hari untuk merundingkan kesepakatan damai permanen.
Trump disebut pertimbangkan serangan baru
Di tengah mandeknya diplomasi, laporan Wall Street Journal menyebut Presiden Donald Trump sempat mempertimbangkan opsi melancarkan serangan militer lanjutan terhadap Iran.
Laporan tersebut menyebut Trump berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine mengenai kemungkinan serangan tambahan.
Namun hingga kini Trump disebut masih memilih memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi, meski sebelumnya secara terbuka mengancam akan kembali menyerang Iran. Reuters mengaku belum dapat mengonfirmasi laporan tersebut secara independen.
Selat Hormuz kembali jadi sumber sengketa
Selain isu nuklir, Selat Hormuz kembali menjadi titik perselisihan utama.
Jalur pelayaran yang menjadi lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair dunia itu mulai kembali beroperasi setelah sempat terganggu akibat konflik.
Namun Iran menegaskan memiliki hak bersama Oman untuk mengatur lalu lintas kapal di kawasan tersebut, termasuk rencana penerapan biaya melintas setelah masa negosiasi 60 hari berakhir pada pertengahan Agustus.
Negosiator utama Iran, Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya memiliki kewenangan atas pengelolaan jalur strategis tersebut.
"Kedaulatan Selat Hormuz terletak pada Iran dan Oman, dan lalu lintas di Selat tunduk pada pengaturan yang ditentukan oleh Iran," ujar Ghalibaf dalam siaran televisi pemerintah.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Wakil Presiden AS JD Vance. Dalam wawancara dengan The Michael Knowles Show, Vance menegaskan Washington tidak akan membiarkan Iran memungut biaya bagi kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Hormuz.
Baca Juga: 2 Anggota IRGC Tewas, 2 Lainnya Terluka dalam Aksi "Teror" di Kermanshah, Iran Bararan
"Ini tidak akan berakhir di tempat di mana Iran mengumpulkan tol pada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz," kata Vance mengutip Reuters.
Ia juga mengklaim arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz telah kembali ke tingkat sebelum perang, bahkan pada beberapa hari melebihi kondisi normal, meski tidak menyebutkan data pendukung.