JawaPos.com - Hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati jaminan pelayaran bebas biaya di Selat Hormuz selama 60 hari. Teheran mulai merenggangkan salah satu celah perairan paling penting di dunia itu.
Meski demikian, Iran tetap pegang kendali. Iran dilaporkan mengambil langkah baru yang berpotensi mengubah aturan lalu lintas di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi vital itu.
Pemerintah Iran kini mewajibkan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz memiliki polis asuransi yang disetujui lembaga baru bentukan negara, Persian Gulf Strait Authority (PGSA). Asuransi tersebut memang diberikan secara gratis untuk sementara waktu, tetapi Iran secara terbuka menyatakan biaya dapat dikenakan setelah masa 60 hari berakhir.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai masa depan pengelolaan Selat Hormuz, terutama setelah Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang menjamin kapal-kapal komersial dapat melintas tanpa pungutan selama dua bulan atau 60 hari sejak kesepakatan ditandatangani.
Dalam dokumen syarat dan ketentuan PGSA yang diperoleh Lloyd's List, Iran menegaskan bahwa seluruh biaya asuransi saat ini ditanggung negara. "Asuransi ini diberikan secara gratis kepada pemilik kapal, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Republik Islam Iran," tulis PGSA dalam dokumen tersebut.
Namun, otoritas itu juga menyisipkan klausul yang membuka peluang penerapan biaya di masa mendatang. "PGSA berhak memperkenalkan biaya asuransi di masa depan. Pemilik kapal nantinya diwajibkan membeli dan memperbarui perlindungan tersebut," lanjut dokumen itu.
Baca Juga: Bernard Arnault dan Kontroversi Dominasi Media Bisnis Prancis di Tengah Gelombang Konsolidasi Global
Iran Pertegas Kendali atas Jalur Strategis Dunia
Langkah ini dipandang sebagai upaya paling jelas Iran sejauh ini untuk memperkuat pengaruhnya terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak global. Gangguan sekecil apa pun di kawasan itu dapat memengaruhi harga energi dan rantai pasok internasional.
Meski sejumlah kapal kini mulai memanfaatkan koridor pelayaran selatan yang berada dekat pantai Oman dan mendapat perlindungan keamanan Amerika Serikat. Iran menegaskan kapal hanya boleh menggunakan jalur yang telah ditentukan oleh PGSA.
Menurut otoritas tersebut, kapal diwajibkan melintas melalui rute dekat Pulau Larak yang berada di sisi utara selat. "Lintasan hanya diperbolehkan melalui rute yang telah ditentukan di dekat Pulau Larak," lanjutnya.
PGSA juga memperingatkan bahwa setiap penyimpangan dari rute resmi akan dianggap sebagai pelanggaran. "Setiap penyimpangan dilarang keras dan akan diperlakukan sebagai pelanggaran," imbuh pernyataan itu.
Iran Ancam Cabut Izin Kapal yang Tidak Patuh
PGSA menyatakan dirinya kini menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memproses permohonan transit dan menerbitkan izin pelayaran di Selat Hormuz. Otoritas tersebut bahkan membuka kemungkinan pemberian sanksi terhadap kapal yang tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa PGSA dapat menjatuhkan penalti, mencabut izin pelayaran, hingga mengambil langkah hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran aturan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menegaskan bahwa Selat Hormuz akan bebas biaya selama 60 hari pertama setelah kesepakatan diberlakukan.
Ketika ditanya apakah Washington akan turun tangan jika Iran nanti mengenakan biaya baru, Wakil Presiden JD Vance kembali menegaskan posisi AS. "Kami percaya jalur perairan internasional seharusnya bebas dari pungutan," kata Vance.
Meski demikian, dia menekankan bahwa prioritas utama Washington saat ini adalah memastikan Selat Hormuz tetap terbuka dan tidak lagi digunakan sebagai titik tekanan terhadap perekonomian global.
Baca Juga: Pemerintah Iran Bebaskan Biaya Melintas Selat Hormuz selama 60 Hari
"Kesepakatan ini mengantisipasi bahwa Oman, Iran, dan koalisi negara-negara Teluk akan bersama-sama menyusun kerangka keamanan yang tepat untuk selat tersebut di masa depan," kata Vance.