JawaPos.com - Ketegangan geopolitik pasca serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada akhir Februari terus memantik respons global. Di tengah situasi itu, tokoh oposisi Iran Reza Pahlavi menilai sikap Uni Eropa justru tidak tegas dan berpotensi berbahaya.
Dalam wawancara menjelang pertemuannya dengan Komite Urusan Luar Negeri parlemen Jerman di Berlin, Pahlavi yang merupakan putra mahkota terakhir Iran yang hidup dalam pengasingan itu menuding negara-negara Eropa mengirim sinyal yang tidak konsisten terkait konflik Iran.
Ia menilai kehati-hatian yang ditunjukkan sejumlah ibu kota Eropa bisa bergeser menjadi bentuk 'komplikasi diam-diam'.
Pahlavi juga menyoroti pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz yang menegaskan bahwa Eropa bukan pihak dalam konflik. Namun, menurutnya, sikap netral bukan tanpa konsekuensi.
“Ada momen dalam sejarah ketika netralitas bukanlah posisi, melainkan sebuah keputusan. Ketika kehati-hatian bukan lagi kebijaksanaan, itu adalah bentuk keterlibatan," kata Pahlavi mengutip Euractiv.
Lebih jauh, ia menuduh pemerintah Eropa telah 'disandera oleh sandera mereka sendiri'. merujuk pada penahanan warga negara Eropa oleh otoritas Iran. Ia menyebut praktik tersebut sebagai alat tekanan politik dari Teheran.
Pahlavi mendesak Uni Eropa untuk meninggalkan pendekatan yang ia sebut sebagai politik peredaan. Ia menyerukan pengusiran duta besar Iran dari negara-negara Eropa serta penolakan terhadap segala bentuk kesepakatan politik yang mempertahankan struktur kekuasaan yang berpusat pada Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Selain itu, ia meminta Eropa mulai mempersiapkan pengakuan terhadap otoritas transisi di Iran di masa depan. Sebagai syarat negosiasi, Pahlavi menegaskan Teheran harus menghentikan eksekusi, membebaskan tahanan politik, dan mencabut pembatasan akses internet.
“Rezim yang tidak mampu melakukan tiga hal itu, yang bahkan tidak membutuhkan biaya, tidak bisa dipercaya untuk menyerahkan satu gram uranium,” ujarnya.
Meski menyambut wacana pengaktifan kembali sanksi 'snapback' PBB dan pembahasan penetapan IRGC sebagai organisasi teroris, Pahlavi menilai langkah tersebut masih belum cukup. Ia juga mendorong Eropa membantu rakyat Iran mengatasi pembatasan internet melalui dukungan infrastruktur komunikasi alternatif.
Pernyataan ini muncul saat para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Siprus untuk membahas dampak serangan serta ketegangan di Selat Hormuz. Pahlavi menekankan bahwa nasib rakyat Iran, termasuk perlindungan bagi diaspora dan pembangkang di Eropa, harus menjadi fokus utama.
Sementara terkait gencatan senjata sementara antara AS dan Iran, ia menolak anggapan bahwa situasi dalam negeri Iran membaik.
“Serangan udara mungkin berhenti, tetapi rezim masih menggantung tahanan politik, menjatuhkan hukuman mati pada remaja, dan memutus jutaan orang dari internet,” Perang terhadap rakyat Iran tidak pernah berhenti," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir, sedikitnya 19 tahanan politik telah dieksekusi dan 20 lainnya menghadapi hukuman mati terkait protes Januari. Menurutnya, kondisi rezim yang melemah justru membuatnya lebih agresif.
Pahlavi juga mengingatkan negara-negara Barat agar tidak tergoda pada solusi politik yang dangkal. Kesepakatan apa pun yang tetap mempertahankan dominasi IRGC, katanya, tidak akan membawa stabilitas maupun menghentikan ambisi nuklir Iran.
“Rakyat Iran tidak mengorbankan 40.000 nyawa hanya untuk melihat rezim ini berganti wajah. Mereka menginginkan perubahan total," tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan keras: kesepakatan yang mempertahankan sistem saat ini akan kehilangan legitimasi di mata rakyat Iran dan berisiko memicu konflik lanjutan.
“Jika Anda berpikir bisa berdamai dengan rezim ini, Anda keliru besar. Jika dibiarkan bertahan, konflik baru tak terhindarkan, dan lebih banyak rakyat Iran akan menjadi korban," sebutnya.