JawaPos.com — Perubahan politik besar mengguncang Eropa Tengah setelah pihak oposisi Hungaria berhasil mengakhiri dominasi panjang Perdana Menteri Viktor Orbán. Pemilu terbaru tidak hanya mengakhiri kekuasaan selama 16 tahun, tetapi juga membuka peluang restrukturisasi arah kebijakan domestik dan hubungan luar negeri negara tersebut.
Kemenangan ini diraih oleh Péter Magyar melalui partai Tisza, yang secara meyakinkan mengungguli partai berkuasa Fidesz. Hasil tersebut langsung menjadi sorotan global, mengingat posisi Orbán selama ini sebagai simbol gerakan populis kanan dan model bagi sejumlah pemimpin serupa di dunia.
Dilansir dari The Guardian, Senin (13/4/2026), Orbán mengakui kekalahan kurang dari tiga jam setelah pemungutan suara ditutup. Ia menyebut hasil pemilu ini “menyakitkan namun jelas,” seraya menambahkan, “Saya mengucapkan selamat kepada pihak pemenang. Kami akan tetap mengabdi kepada bangsa Hungaria dari posisi oposisi.”
Berdasarkan 96 persen suara yang telah dihitung, partai Tisza diproyeksikan meraih 138 dari total 199 kursi parlemen. Perolehan ini memberi mereka mayoritas super, yang memungkinkan perubahan konstitusi serta pembatalan sejumlah kebijakan era Orbán. Sebaliknya, Fidesz hanya memperoleh 55 kursi, sementara partai kanan ekstrem Mi Hazánk mendapatkan enam kursi.
Dalam pidato kemenangannya, Magyar menekankan pentingnya perubahan arah politik nasional. “Malam ini, kebenaran menang atas kebohongan. Hari ini kita menang karena rakyat Hungaria tidak lagi bertanya apa yang negara berikan kepada mereka, tetapi apa yang bisa mereka berikan untuk tanah air,” ujarnya di hadapan ribuan pendukung.
Kemenangan ini memiliki implikasi luas, terutama terhadap hubungan Hungaria dengan Uni Eropa yang selama ini tegang. Orbán dikenal kerap berselisih dengan Brussel, termasuk memveto sanksi tambahan terhadap Rusia serta paket pinjaman Uni Eropa senilai 90 miliar euro (sekitar Rp 1.794 triliun, dengan kurs Rp 19.940 per euro) untuk Ukraina. Ketegangan semakin meningkat setelah muncul tuduhan bahwa pemerintahannya membocorkan informasi rahasia Uni Eropa kepada Moskwa.
Reaksi internasional pun segera bermunculan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, “Jantung Eropa berdetak lebih kuat di Hungaria malam ini. Sebuah negara merebut kembali jalur Eropanya.” Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan menyambut hasil ini dengan nada simbolis, menyerukan kembalinya Hungaria ke arus utama Eropa.
Di sisi lain, pemilu ini juga dipandang sebagai ujian bagi pengaruh global gerakan populis kanan. Orbán selama ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Donald Trump, JD Vance, hingga pemimpin Eropa seperti Marine Le Pen dan Giorgia Meloni. Bahkan, beberapa hari sebelum pemilu, Vance sempat berkunjung ke Budapest untuk memberikan dukungan langsung.
Namun, dinamika domestik memainkan peran penting dalam kekalahan Orbán. Selama berkuasa, pemerintahannya dituding melemahkan sistem checks and balances, menguasai sekitar 80 persen media nasional, serta mengintervensi sistem peradilan. Gelombang perlawanan publik pun meningkat, termasuk demonstrasi besar di Budapest yang menentang pembatasan kebebasan sipil.
Partisipasi pemilih muda menjadi faktor penentu lainnya. Survei menunjukkan sekitar 65 persen pemilih di bawah usia 30 tahun memilih menentang Orbán. Banyak dari mereka turun ke jalan merayakan kemenangan, dengan harapan perubahan nyata setelah bertahun-tahun menghadapi penurunan kebebasan pers dan meningkatnya korupsi.
Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa transisi tidak akan berjalan mudah. Struktur kekuasaan yang telah dibangun Fidesz selama lebih dari satu dekade masih tertanam kuat di sektor bisnis, media, dan institusi negara. Dalibor Rohac dari American Enterprise Institute menilai bahwa “jalan ke depan akan rumit,” meskipun hasil pemilu mengirimkan pesan politik yang tegas.
Pada akhirnya, kemenangan Tisza dipandang sebagai titik balik penting, tidak hanya bagi Hungaria tetapi juga bagi arah demokrasi di Eropa. Pemerintahan baru diharapkan mampu mengembalikan posisi Hungaria sebagai anggota Uni Eropa yang konstruktif, sekaligus menguji apakah perubahan politik dapat benar-benar diterjemahkan menjadi reformasi nyata.