JawaPos.com - Ketegangan global kian meningkat setelah Rusia dan Tiongkok menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi terkait keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Langkah ini memperlihatkan perpecahan tajam di antara kekuatan besar dunia, di tengah konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan sekutu mereka.
Mengutip lama resmi PBB, sebanyak 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi tersebut. Namun, veto dari Rusia dan Tiongkok menggagalkan pengesahannya. Dua negara lain, Kolombia dan Pakistan, memilih abstain.
Baca Juga: Prabowo Bicara Impeachment, Singgung Pemimpin Bangsa Turun dengan Damai
Resolusi itu bertujuan mendorong negara-negara pengguna jalur perdagangan di Selat Hormuz untuk meningkatkan koordinasi keamanan, termasuk pengawalan kapal dagang, guna menjamin keselamatan navigasi.
Selain itu, resolusi juga menuntut Iran untuk segera menghentikan serangan terhadap kapal dan tidak menghambat kebebasan pelayaran di kawasan tersebut.
Rancangan ini diajukan oleh Bahrain bersama sejumlah negara Teluk seperti Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Kritik Keras dari Negara Pengusul
Baca Juga: METI Desak Pengesahan UU EBET, Kunci Percepatan Transisi Energi Indonesia
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyayangkan kegagalan Dewan Keamanan mengambil tindakan tegas.
“Dewan gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap tindakan ilegal yang membutuhkan respons cepat dan tegas,” ujarnya.
Ia menilai kegagalan tersebut mengirim sinyal buruk bahwa ancaman terhadap jalur pelayaran internasional bisa dibiarkan tanpa tindakan nyata.
Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, Duta Besar Mike Waltz menegaskan bahwa Selat Hormuz terlalu vital untuk dijadikan alat tekanan geopolitik.
“Selat Hormuz terlalu penting bagi dunia untuk disandera atau dijadikan senjata oleh satu negara,” tegasnya.
Ia bahkan menuding Iran berupaya “menyandera ekonomi dunia” melalui langkah-langkahnya di jalur strategis tersebut.
Baca Juga: Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya
Rusia dan Tiongkok: Resolusi Tidak Seimbang
Namun, Rusia dan Tiongkok memiliki pandangan berbeda. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak adil karena hanya menyalahkan Iran tanpa menyinggung serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel.
Sementara itu, Duta Besar Tiongkok, Fu Cong, menilai draft resolusi gagal menggambarkan akar masalah secara komprehensif.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih seimbang untuk mencapai stabilitas jangka panjang.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak keras isi resolusi tersebut. Ia menyebut rancangan itu sebagai upaya 'menghukum korban' yang sedang mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di Teluk Persia.
Baca Juga: Persib Bandung Dikejar Borneo FC, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Waspada
Veto ini terjadi di tengah upaya deeskalasi antara AS dan Iran, termasuk penundaan serangan selama dua minggu dan rencana negosiasi damai di Islamabad.
Namun, kegagalan Dewan Keamanan mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya bersifat regional, tetapi juga telah berkembang menjadi persaingan geopolitik global.
Sebagai informasi, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara, dengan lima anggota tetap, Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, memiliki hak veto.
Hak ini memungkinkan satu negara saja menggagalkan resolusi, bahkan jika didukung mayoritas.
Dalam kasus Selat Hormuz, mekanisme tersebut kembali menimbulkan kebuntuan di tengah krisis global yang mendesak solusi cepat.
Dengan Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia dan konflik yang terus berkembang, kegagalan resolusi ini menambah ketidakpastian global.
Di satu sisi, diplomasi antara AS dan Iran masih berlangsung. Di sisi lain, perpecahan di Dewan Keamanan menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas internasional masih penuh tantangan.