JawaPos.com — Ambisi Amerika Serikat (AS) untuk memimpin revolusi kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi hambatan struktural yang kian nyata: ketimpangan antara lonjakan produksi cip dan keterbatasan pasokan listrik. Pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk, menilai persoalan ini berpotensi menjadi titik lemah strategis dalam persaingan teknologi global.
Dalam forum diskusi di Forum Ekonomi Dunia di Davos bersama CEO BlackRock sekaligus Ketua Interim WEF, Larry Fink, Musk menekankan bahwa isu utama bukan lagi kapasitas produksi cip, melainkan kesiapan infrastruktur energi yang menopangnya.
Melansir Fortune, Senin (30/3/2026), Musk menyatakan, “Saya pikir faktor pembatas untuk penerapan AI pada dasarnya adalah daya listrik. Jelas bahwa dalam waktu sangat dekat—bahkan mungkin akhir tahun ini—kita akan memproduksi lebih banyak cip daripada yang bisa kita nyalakan.”
Pernyataan tersebut mencerminkan paradoks yang tengah dihadapi AS. Di satu sisi, produksi cip AI meningkat secara eksponensial. Namun di sisi lain, jaringan listrik nasional yang telah lama mengalami kekurangan investasi dan penuaan infrastruktur belum mampu mengimbangi kebutuhan energi pusat data berskala besar.
Dampaknya mulai terlihat di lapangan. Dua pusat data besar di Santa Clara, California—basis Nvidia—dilaporkan berpotensi tidak beroperasi dalam waktu lama karena keterbatasan pasokan listrik. Kondisi ini sekaligus mendorong kenaikan biaya listrik bagi masyarakat akibat meningkatnya permintaan dan kebutuhan modernisasi jaringan.
Merespons tekanan tersebut, pemerintahan Donald Trump bersama 13 gubernur bipartisan mendesak operator jaringan listrik PJM Interconnection untuk meningkatkan kapasitas pasokan. Selain itu, diusulkan pula mekanisme lelang kontrak jangka panjang bagi perusahaan teknologi guna membangun pembangkit listrik, dengan skema pengalihan biaya dari konsumen ke operator pusat data.
Menteri Dalam Negeri AS, Doug Burgum, menegaskan urgensi langkah tersebut. “Kita tahu bahwa dengan tuntutan AI serta daya dan produktivitas yang menyertainya, ini akan mengubah setiap pekerjaan, setiap perusahaan, dan setiap industri. Namun kita harus mampu menyuplai energi itu dalam perlombaan yang kita jalani melawan Tiongkok,” ujarnya.
Namun demikian, arah kebijakan energi AS masih menjadi perdebatan. Presiden Trump mendorong perusahaan teknologi untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir secara mandiri, dengan janji percepatan perizinan hingga tiga minggu—meski secara historis proses tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun.
Di tengah keterbatasan tersebut, Tiongkok justru berada pada posisi berbeda. Musk menilai pertumbuhan kapasitas listrik di negara itu “luar biasa,” terutama karena ekspansi agresif energi surya yang dinilai lebih cepat, murah, dan minim risiko dibandingkan energi nuklir.
Berdasarkan Global Solar Power Tracker, kapasitas listrik tenaga surya Tiongkok mencapai 1.118.442 megawatt arus bolak-balik (MWac), hampir empat kali lipat dibandingkan AS yang sebesar 237.947 MWac. “Tenaga surya sejauh ini merupakan sumber energi terbesar,” kata Musk. Dia bahkan menyebut kebutuhan listrik AS secara teoritis dapat dipenuhi melalui ladang surya seluas 100 mil kali 100 mil.
Meski demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan optimal di AS. Pemerintah justru memberlakukan tarif impor panel surya dari Asia Tenggara hingga 3.500 persen serta mengurangi dukungan terhadap energi terbarukan. “Sayangnya, di AS, hambatan tarif untuk tenaga surya sangat tinggi,” ujar Musk. “Dan itu membuat ekonomi penerapan tenaga surya menjadi mahal secara artifisial.”
Pandangan Elon Musk ini memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi semata tidak cukup untuk memenangkan persaingan AI global. Ketika produksi cip meningkat pesat tanpa diimbangi kapasitas listrik, AS menghadapi risiko kelebihan kapasitas yang tidak termanfaatkan. Di sisi lain, Tiongkok berada pada posisi lebih siap karena ditopang ekspansi energi yang agresif, terutama dari sumber surya, sehingga memungkinkan implementasi AI berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan.