JawaPos.com — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mulai mengkaji dampak ekstrem apabila harga minyak mentah melonjak hingga 200 dolar AS per barel atau sekitar Rp 3,4 juta (dengan kurs Rp 16.980 per dolar AS). Hal ini mencerminkan kewaspadaan tinggi terhadap eskalasi konflik Iran yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global.
Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, harga minyak telah melonjak signifikan sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari. West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 30 persen ke level 91 dolar AS per barel (sekitar Rp 1,82 juta), sementara Brent melonjak hampir 40 persen hingga mencapai kisaran 102 dolar AS per barel (sekitar Rp 2,04 juta).
Melansir Bloomberg, Jumat (27/3/2026), pejabat senior di pemerintahan Trump tengah melakukan pemodelan untuk mengukur dampak lonjakan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian ini disebut sebagai bagian dari evaluasi rutin dalam situasi krisis, bukan prediksi resmi.
Langkah tersebut bertujuan memastikan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah. “Pemodelan ini bertujuan memastikan pemerintah siap menghadapi segala kemungkinan,” ujar sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, seperti dikutip Bloomberg.
Bantahan Gedung Putih dan Kekhawatiran Internal
Namun, Gedung Putih membantah laporan bahwa mereka secara spesifik mengkaji skenario harga 200 dolar AS per barel. Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menegaskan, “Meskipun pemerintah selalu mengevaluasi berbagai skenario harga dan dampak ekonomi, para pejabat tidak sedang mengkaji kemungkinan minyak mencapai USD 200 per barel.”
Ia juga menambahkan bahwa Menteri Keuangan Scott Bessent tidak “khawatir terhadap gangguan jangka pendek dari Operasi Epic Fury” dan tetap percaya pada arah jangka panjang ekonomi AS.
Meski bantahan disampaikan, laporan sebelumnya menunjukkan adanya kekhawatiran internal. Bahkan sebelum konflik pecah, Bessent telah menyoroti potensi dampak kenaikan harga energi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat senior juga disebut telah memperingatkan Gedung Putih mengenai volatilitas harga minyak dan bensin.
Sinyal Pasar dan Sorotan dari Media Sosial
Di tengah ketidakpastian ini, dinamika pasar turut menjadi sorotan. Menurut cuitan akun X marionawfal, pengusaha sekaligus figur media sosial yang kerap mengulas dinamika pasar global di platform tersebut, terdapat indikasi pergerakan awal dari pelaku pasar sebelum isu ini mencuat ke publik.
Ia menyatakan, “Saya yakin sudah ada pihak yang memasang posisi besar di pasar minyak dan kontrak berjangka indeks saham sebelum informasi ini muncul ke publik.”
Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump “secara diam-diam sedang memodelkan dampak jika harga minyak melonjak hingga USD 200 per barel akibat perang Iran,” seraya mengingatkan bahwa level tersebut “hanya pernah terjadi sekali dalam sejarah modern, tepat sebelum krisis keuangan global 2008.”
Risiko Global: Inflasi, Suku Bunga, dan Ketidakpastian
Lonjakan harga minyak berpotensi memicu dampak sistemik. Secara historis, level harga 200 dolar AS per barel—dalam penyesuaian inflasi—tercatat menjelang krisis keuangan global 2008. Bahkan pada level 170 dolar AS, Bloomberg Economics memperkirakan inflasi di Amerika Serikat dan Eropa akan meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi tertekan.
Selain itu, gangguan distribusi energi turut memperburuk situasi. Selat Hormuz, jalur yang mengangkut sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia, mengalami gangguan signifikan, sehingga meningkatkan tekanan pada pasar global.
Presiden Trump sendiri menyatakan tidak khawatir dan menilai kenaikan harga energi dapat menguntungkan AS, serta memprediksi harga akan turun setelah konflik berakhir.
Di sisi lain, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde memperingatkan meningkatnya risiko inflasi. Bahkan, sejumlah bank sentral di Eropa dan Asia mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebagai respons terhadap tekanan harga energi.
Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga menegaskan tingginya ketidakpastian dengan menyatakan, “Masih terlalu dini untuk menilai dampak lonjakan harga minyak terhadap ekonomi AS.”
Ketahanan Energi Asia Jadi Penentu Dampak
Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan energi di Asia menjadi faktor krusial yang menentukan seberapa dalam dampak krisis ini. Negara dengan cadangan besar memiliki ruang bertahan lebih lama terhadap guncangan pasokan.
Jepang memimpin dengan cadangan hingga 254 hari dari kombinasi cadangan pemerintah dan swasta, diikuti Korea Selatan dengan 208 hari melalui cadangan strategis nasional. Taiwan juga relatif aman dengan lebih dari 100 hari cadangan, sementara Thailand berada di kisaran 95–98 hari.
Tiongkok memiliki cadangan antara 80 hingga 200 hari, bergantung pada kombinasi stok pemerintah dan komersial. Sementara itu, India berada di sekitar 74 hari, meskipun cadangan strategis pemerintahnya relatif terbatas.
Namun, kerentanan mulai terlihat di negara dengan cadangan lebih tipis. Filipina memiliki sekitar 60 hari tanpa cadangan strategis pemerintah, sementara Singapura berada di kisaran 55–60 hari. Sri Lanka hanya memiliki sekitar 35 hari akibat keterbatasan penyimpanan, dan Malaysia sekitar 30 hari meskipun berstatus produsen minyak.
Australia memiliki 29–36 hari cadangan setelah melepas stok darurat, Vietnam 23–29 hari, sementara Indonesia hanya 20–25 hari tanpa cadangan strategis nasional. Lalu, Pakistan menjadi yang paling rentan dengan hanya 11 hari cadangan minyak mentah.
Ancaman Sistemik Ekonomi Global
Dengan demikian, lonjakan harga minyak bukan sekadar persoalan komoditas, melainkan ancaman sistemik terhadap stabilitas ekonomi global. Interaksi antara konflik geopolitik, gangguan pasokan energi, dan respons kebijakan moneter berpotensi menciptakan tekanan berlapis di berbagai kawasan.
Dalam situasi ini, skenario minyak seharga 200 dolar AS per barel bukan hanya kemungkinan ekstrem, tetapi indikator risiko yang kini mulai diperhitungkan secara serius oleh para pengambil kebijakan global.
***