JawaPos.com – Personel TNI yang akan bergabung dalam pasukan internasional untuk Jalur Gaza, dilaporkan bakal memulai tugasnya di Gaza, Palestina pada Mei 2026 mendatang.
Masuknya TNI ke Gaza itu bagian dari rencana pemulihan gaza yang dirancang oleh Board of Peace pimpinan Amerika Serikat.
Menurut laporan media publik Israel KAN, Sabtu, sebagaimana dilansir dari Antara, 5.000 personel pasukan stabilisasi internasional (ISF) asal Indonesia serta puluhan lainnya dari Kazakhstan, Maroko, Albania dan Kosovo akan beroperasi di Gaza mulai 1 Mei 2026.
Pasukan tersebut terlebih dahulu masuk ke sejumlah titik di Palestina di wilayah Rafah, Gaza selatan, yang dibangun ulang dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA), sebelum disebar ke wilayah lain di Gaza.
Baca Juga: Kapolri, Panglima TNI dan Menko PMK Patroli Udara Cek Kesiapan Mudik di Pelabuhan Merak
Delegasi militer dari peserta pasukan internasional tersebut diperkirakan akan tiba di Israel dalam dua pekan ini untuk melaksanakan pemantauan di wilayah Gaza menjelang penerjunan pasukan.
Para personel kemudian akan disebar di wilayah Gaza hingga di dekat "garis kuning".
Itu adalah perbatasan sementara di Gaza yang menandai batas keberadaan pasukan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang memisahkan wilayah yang masih diduduki Israel dengan area yang dapat ditinggali warga Palestina di Gaza.
Laporan KAN juga menyebut bahwa ratusan personel tersebut akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Yordania April mendatang dalam rangka pelatihan, sebelum diterjunkan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.
Sebelumnya, Pada 9 Februari lalu KAN menyampaikan dimulainya persiapan kedatangan ribuan personel Indonesia, yang akan menjadi bagian pasukan stabilisasi internasional.
Baca Juga: Status Siaga 1 TNI Sudah Berakhir, Kini TNI AD Siaga 3 untuk Bantu Pengamanan Mudik
Pada 16 Januari lalu, Gedung Putih mengumumkan bahwa struktur pemerintahan transisional di Gaza akan mencakup Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), dewan eksekutif Gaza, Komite Nasional Administrasi Gaza (NCGA), dan pasukan stabilisasi internasional.
Pasukan tersebut akan mengawasi operasi pengamanan di Gaza, melucuti kelompok bersenjata, serta memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi infrastruktur.
Namun, pada 6 Maret lalu, Indonesia mengumumkan kemungkinan keluar dari Dewan Perdamaian apabila badan tersebut tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan langkah tersebut saat mengundang lebih dari 160 cendikiawan dan pemuka agama Islam untuk berdialog di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Upaya perdamaian di Gaza dilakukan menyusul kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada 10 Oktober 2025, usai genosida selama 2 tahun di Gaza oleh pasukan Zionis Israel, yang menyebabkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas serta 171.000 orang lainnya luka-luka.
Baca Juga: Bantu Polri Laksanakan Operasi Ketupat 2026, TNI Kerahkan Ribuan Prajurit dan Alutsista
Agresi Zionis Israel tersebut diperkirakan menghancurkan sekitar 90 persen dari infrastruktur sipil Jalur Gaza, dengan total biaya pemulihan mencapai 70 miliar dolar AS, menurut perkiraan PBB.