JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk menyikapi ketegangan geopolitik Timur Tengah di sektor ekonomi. Pasalnya, perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi berubah menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan.

“Salah satu skenario yang paling ditakuti pasar global dan sudah dilakukan Iran adalah penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran sempit di Teluk Persia yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia,” kata Pemerhati hubungan internasional (HI) dan investasi Zenzia Sianica Ihza dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Sejalan dengan itu, Zenzia Sianica Ihza juga menyoroti diksi “Siaga Satu” dalam pekan-pekan terakhir ramai diperbincangkan publik setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan Indonesia dalam status Siaga Satu.

Dia menilai status Siaga Satu itu akan lebih tepat disematkan ke kondisi ekonomi Indonesia menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi berubah menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan. 

Zenzia berpendapat, setiap hari sekitar 20 persen suplai minyak global melewati Selat Hormuz. Jika jalur itu terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Pasar energi global langsung merespons dengan lonjakan harga minyak mentah yang sempat menyentuh 115 AS per barel, tertinggi sejak 2020.

Baca Juga: Iran Akan Balas Keras Jika AS Bunuh Mojtaba

Maka dari itu, bagi Indonesia situasi ini bukan sekadar isu geopolitik jauh di seberang dunia. Ini adalah sinyal siaga satu bagi stabilitas ekonomi nasional. Apalagi lonjakan harga minyak dunia langsung menekan ruang fiskal Indonesia. 

Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak Indonesia (ICP) dipatok sekitar 70 dolar AS per barel. Selisih lebih dari 20 dolar dari asumsi ini menciptakan tekanan besar terhadap anggaran negara.

“Banyak pihak menghitung, setiap kenaikan USD 1 per barel minyak diperkirakan menambah defisit APBN Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati atau bahkan menembus USD 100 per barel, potensi tambahan beban fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” jelasnya.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada dilema besar. Antara menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan subsidi energi untuk melindungi daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa lagi berjalan dalam mode normal. Diperlukan langkah-langkah berani untuk menjaga stabilitas fiskal, menekan inflasi, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Lonjakan harga minyak hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa. Energi merupakan komponen biaya utama dalam produksi dan distribusi. Ketika harga minyak naik, biaya transportasi meningkat, harga logistik melonjak, dan akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Inflasi energi dapat dengan cepat merembet menjadi inflasi pangan dan inflasi inti.

Baca Juga: Bertekad Beri Pelajaran, Iran Tegaskan Bakal Terus Perangi AS dan Israel Tanpa Kompromi

“Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait hal ini. Setiap kenaikan harga energi sering kali diikuti tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah bawah,” jelasnya.

Menurutnya, jika konflik Timur Tengah berlangsung lama dan pasokan energi global terganggu, Indonesia berpotensi menghadapi kombinasi yang berbahaya. Inflasi tinggi, defisit fiskal melebar, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut stagflasi, sebuah situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan perlambatan ekonomi.

Langkah Darurat

Lebih lanjut Zenzia menerangkan langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Belanja negara harus difokuskan hanya pada program yang benar-benar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam situasi krisis global, pemerintah tidak bisa lagi menjalankan belanja yang bersifat seremonial atau kurang prioritas.

Belanja negara perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi. Program-program yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu ditunda atau dikurangi.

Efisiensi ini bukan sekadar penghematan administratif, melainkan strategi untuk menjaga disiplin fiskal agar defisit tidak melampaui batas yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi.

Adapun langkah kedua adalah mempercepat transisi energi. Krisis energi global sering kali menjadi momentum bagi negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam energi baru dan terbarukan, namun pemanfaatannya masih relatif terbatas.

Baca Juga: Dubes Iran: Jika Selat Hormuz Tak Aman bagi Kami, maka Tidak Aman bagi Semua Negara

Pengembangan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat diperluas, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Potensi tenaga air melalui PLTA juga sangat besar mengingat banyaknya sumber daya sungai di Indonesia. Semakin cepat Indonesia mengurangi konsumsi minyak, semakin kecil dampak gejolak harga energi global terhadap ekonomi nasional.

Langkah ketiga adalah memastikan roda ekonomi tetap berputar melalui stimulus ekonomi yang tepat. Dalam situasi ketidakpastian global, sektor domestik harus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mempercepat deregulasi ekonomi dengan memangkas berbagai aturan yang menghambat investasi dan aktivitas usaha.