JawaPos.com — Dalam sejarah hubungan internasional modern, Amerika Serikat (AS) telah lama menjadi aktor sentral dalam operasi perubahan rezim di berbagai belahan dunia.
Intervensi ini—baik dilakukan secara terbuka melalui kekuatan militer maupun secara terselubung lewat operasi intelijen—tidak hanya mengubah struktur kekuasaan di negara sasaran, tetapi juga membentuk ulang keseimbangan geopolitik regional selama puluhan tahun.
Praktik tersebut bukan sekadar reaksi spontan terhadap krisis. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa perubahan rezim sering menjadi instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Washington untuk memastikan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan keamanan dan ekonominya tetap berkuasa.
Studi tahun 2019 berjudul The Strategic Logic of Covert Regime Change karya Lindsey O’Rourke mencatat bahwa sepanjang Perang Dingin (1947–1989), AS melakukan 72 upaya perubahan rezim di luar negeri, dengan 64 di antaranya melalui operasi rahasia dan tingkat keberhasilan sekitar 40 persen. Angka ini menunjukkan pola sistematis, bukan pengecualian.
Konteks historis tersebut kembali relevan ketika Presiden AS saat ini, Donald Trump, pada awal konflik terbaru dengan Iran secara terbuka menyatakan bahwa Teheran tidak boleh lagi menjadi ancaman nuklir maupun militer konvensional, dan bahwa rezim yang berkuasa perlu disingkirkan.
Meski kemudian Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan konflik itu “bukan perang perubahan rezim”, sejarah panjang intervensi AS membuat pernyataan tersebut sulit dilepaskan dari preseden masa lalu.
Dilansir dari Deutsche Welle (DW), Kamis (5/3/2026), pengalaman Amerika dalam operasi semacam ini merupakan yang paling luas dibandingkan negara mana pun. Dengan latar tersebut, Iran menjadi salah satu contoh awal yang membentuk pola intervensi berikutnya.
Iran (1953–2026)
Intervensi AS di Iran bermula pada Agustus 1953 ketika Badan Intelijen Pusat (CIA) bersama intelijen Inggris menggulingkan Perdana Menteri terpilih Mohammad Mossadegh, sebuah operasi rahasia yang kemudian diakui dalam dokumen deklasifikasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri Washington untuk menghentikan nasionalisasi industri minyak dan mengembalikan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Dukungan terhadap monarki pro-Barat itu memperdalam sentimen anti-Amerika dan menjadi salah satu pemicu Revolusi Islam 1979 yang melahirkan republik teokratis yang berkuasa hingga kini.
Sejak saat itu, hubungan kedua negara diwarnai sanksi ekonomi, ketegangan militer, dan konfrontasi tidak langsung, hingga kembali memanas pada 2026 ketika serangan terbaru AS terhadap target di Iran memunculkan kembali spekulasi mengenai agenda perubahan rezim—menunjukkan bahwa operasi 1953 bukan sekadar episode sejarah, melainkan awal dari siklus konflik yang berlangsung lebih dari tujuh dekade.
Libya (2011)
Ketika gelombang Arab Spring—rangkaian pemberontakan rakyat yang mengguncang sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 2010—meluas ke Libya pada 2011, AS mendukung oposisi terhadap pemimpin lama Muammar Gaddafi. AS bergabung dalam operasi bersama Prancis dan Inggris di bawah bendera NATO, yang dikenal sebagai Operation Unified Protector.
Dukungan udara ini membantu kelompok pemberontak menguasai Tripoli dan akhirnya menewaskan Gaddafi. Namun, hampir 15 tahun kemudian, Libya tetap terpecah secara politik dan mengalami instabilitas berkepanjangan, menunjukkan betapa sulitnya membangun tatanan baru setelah intervensi militer asing.
Irak (2003)
Invasi yang dipimpin AS untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dimulai dengan deklarasi optimis Presiden AS ke-43 George W. Bush tentang “Mission Accomplished.” Namun, periode pendudukan berikutnya gagal menghasilkan perdamaian atau stabilitas.
Institusi negara Irak pasca intervensi AS makin lemah, dan kekosongan kekuasaan memungkinkan kelompok seperti ISIS tumbuh subur, memperluas konflik ke Suriah dan kawasan sekitarnya. Sejarawan AS Joseph Stieb mencatat bahwa ada asumsi keliru bahwa demokrasi liberal akan menguat setelah diktator digulingkan—sebuah prediksi yang terbukti salah.
Afghanistan (2001–2021)
Setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Washington yang dilakukan jaringan Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, AS melancarkan Operation Enduring Freedom untuk menggulingkan rezim Taliban yang melindungi kelompok tersebut.
Pemerintahan baru yang didukung Washington kemudian dibentuk, namun perang berkepanjangan, lemahnya institusi negara, dan pengurangan pasukan internasional sejak 2014 membuka ruang bagi Taliban untuk kembali menguat.
Pada 2021, setelah penarikan total pasukan AS, Taliban kembali menguasai Kabul dan menggantikan pemerintahan yang selama dua dekade didukung Barat—menjadikan intervensi tersebut salah satu operasi perubahan rezim terpanjang namun berakhir dengan kembalinya aktor lama ke tampuk kekuasaan.
Panama (1989)
Saat diktator Manuel Noriega menolak mengakui hasil pemilu yang sah, Presiden George H. W. Bush melancarkan operasi Just Cause pada Desember 1989 untuk mencopotnya dari kekuasaan. Noriega menyerah dua minggu setelah Guillermo Endara dilantik sebagai presiden; operasi ini dilaporkan menelan biaya sekitar USD 331 juta (sekitar Rp 5,59 triliun berdasarkan kurs Rp 16.880 per dolar AS).
Grenada (1983)
Di tengah kekhawatiran akan pengaruh Soviet di Karibia, Presiden AS ke-40 Ronald Reagan memerintahkan invasi setelah pemimpin Prime Minister Maurice Bishop digulingkan dan dibunuh oleh militer dalam konflik internal. Inggris—sebagai anggota Persemakmuran—memprotes, namun pemerintahan sementara tetap didirikan dan pemilu diselenggarakan tahun berikutnya.
Republik Dominika (1965)
Dalam upaya menghentikan ancaman perang saudara dan kemungkinan berdirinya pemerintahan sosialis serupa Kuba di dekat perbatasan Amerika Serikat, Presiden AS ke-36 Lyndon B. Johnson memerintahkan invasi yang menurut catatan sejarah memastikan pemimpin yang disukai Washington mengambil alih kekuasaan.
Venezuela (2026)
Intervensi AS ke Venezuela ini baru terjadi pada 3 Januari 2026, ketika Presiden Donald Trump memerintahkan penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk diadili di New York atas tuduhan “terorisme narkoba.”
Hal ini memicu perubahan situasi politik di Caracas, di mana mantan wakilnya Delcy Rodriguez naik menjadi pemimpin sementara, sementara tokoh oposisi María Corina Machado menyatakan niatnya kembali dan memimpin transisi menuju demokrasi. Dua bulan kemudian, arah politik Venezuela masih belum jelas.
Sejarah panjang ini memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan: di saat Amerika Serikat mengklaim peran sebagai penjaga perdamaian dunia, jejak intervensinya menunjukkan pola penggunaan kekuatan militer untuk membentuk ulang pemerintahan negara lain—sebuah strategi yang dalam banyak kasus meninggalkan instabilitas berkepanjangan dan konflik baru alih-alih perdamaian yang dijanjikan.