JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tampaknya berhasil meraih salah satu kemenangan diplomatik terbesarnya pekan lalu.
Dalam parade militer besar-besaran di Beijing, ia berdiri sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, menegaskan posisinya di panggung global sebagai bagian dari poros kekuatan alternatif yang menantang dominasi Barat.
Momen ini bukan hanya menandai debut Kim dalam forum multilateral berskala tinggi, tetapi juga menunjukkan dukungan terbuka dari dua pemimpin otoriter paling berpengaruh di dunia.
Kehadiran Kim diapit Xi dan Putin dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Pyongyang mendapatkan tempat istimewa dalam tatanan global baru yang tengah dibentuk Beijing dan Moskow.
Menurut laporan CNN World, Kim bahkan memperoleh perlakuan diplomatik khusus. Ia dijamu minum teh dan menghadiri jamuan makan malam di kediaman Xi di Zhongnanhai, kompleks politik paling bergengsi di Tiongkok.
Perlakuan ini hanya diberikan juga kepada Putin. Bagi Kim, yang selama ini dipandang sebagai mitra junior oleh Beijing dan Moskow, hal ini merupakan kemenangan propaganda besar.
Tiongkok Hapus Istilah Denuklirisasi dari Pernyataan Resmi
Namun, yang lebih mencolok adalah perubahan sikap Tiongkok. Untuk pertama kalinya, pernyataan resmi usai pertemuan Xi-Kim tidak lagi menyebutkan "denuklirisasi Semenanjung Korea."
Menurut Tong Zhao, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, hal ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan jangka panjang Beijing.
Selama bertahun-tahun, Tiongkok menjadi pendukung utama tercapainya Semenanjung Korea bebas nuklir. Kini, menurut Zhao, "Tiongkok secara enggan, tetapi dengan jelas, telah meninggalkan komitmennya terhadap tujuan menciptakan Semenanjung Korea tanpa senjata nuklir."
Langkah ini semakin mengukuhkan posisi Kim. Sepulang dari Beijing, ia langsung menyaksikan uji coba mesin roket bertenaga tinggi yang menurut media pemerintah Korea Utara akan digunakan untuk menggerakkan rudal balistik antarbenua terbaru, Hwasong-20.
Lim Eul-chul, profesor di Kyungnam University, menilai, "Korea Utara kini memiliki justifikasi untuk terus mempertahankan statusnya sebagai negara dengan kemampuan nuklir."
Pyongyang Umumkan Kebijakan Baru soal Nuklir dan Militer
Dilansir dari Reuters, Sabtu (13/9/2025), Kim juga mengumumkan bahwa Partai Buruh Korea pada kongres berikutnya akan merumuskan kebijakan baru untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir sekaligus memperkuat kemampuan militer konvensional.
"Partai akan mengajukan kebijakan untuk secara bersamaan mengembangkan kekuatan nuklir dan angkatan bersenjata konvensional," ujar Kim seperti dikutip KCNA.
Selain itu, Kim juga meninjau latihan militer dan pembangunan rumah sakit, menandakan kombinasi agenda militer dan domestik setelah lawatan strategis ke Beijing.
Dampak Geopolitik bagi Amerika Serikat dan Asia Timur
Penguatan hubungan dengan Tiongkok diyakini memberi ruang tawar bagi Pyongyang dalam menghadapi Amerika Serikat. Menurut Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies, Seoul, "Status internasional Kim meningkat secara signifikan, dan kerja sama ekonomi dengan Beijing dapat dimanfaatkan dalam negosiasi mendatang dengan Washington."
Meski demikian, analis lain memperingatkan risiko efek domino. Shuxian Luo dari University of Hawaii menilai Beijing tetap khawatir jika Korea Selatan atau Jepang terdorong mengembangkan senjata nuklir sendiri.
Wu Qiang, analis politik independen di Beijing, menilai penerimaan Tiongkok terhadap status nuklir Korea Utara menunjukkan bahwa Beijing melihat gangguan terhadap tatanan internasional saat ini sebagai hal yang selaras dengan kepentingan strategisnya.