JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, Selasa (19/5), sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui tujuh agenda utama, mulai dari pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian, penetapan auditor, hingga perubahan susunan pengurus Perseroan.

Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun. Dari total tersebut, proyek pemerintah menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 45 persen, disusul proyek BUMN sebesar 35 persen dan sektor swasta sebesar 20 persen.

Baca Juga: PTPP Perkuat Komitmen ESG

Perseroan juga memperkuat implementasi tata kelola perusahaan melalui pencapaian predikat Leadership in Corporate Governance berdasarkan asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan skor akhir 101,69 poin.

Ke depan, PTPP menyatakan akan terus menjaga kinerja operasional dan keuangan melalui strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, pengelolaan risiko yang adaptif, serta penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

7 mata agenda RUPS
Adapun tujuh agenda yang disetujui dalam RUPST meliputi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025. Dalam agenda tersebut juga diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas selama tahun buku berjalan.

Agenda lainnya mencakup penetapan akuntan publik untuk audit laporan keuangan Tahun Buku 2026, penetapan remunerasi pengurus, pendelegasian persetujuan RJPP 2026–2030 dan RKAP 2027, pendelegasian perubahan peraturan dana pensiun, perubahan anggaran dasar, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

Pada agenda perubahan anggaran dasar, pemegang saham menyetujui pengalihan 31.619.477 lembar saham Seri B dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN. Saham tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur kepemilikan 1 persen saham Seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN.

Sementara itu, pada agenda perubahan susunan pengurus, pemegang saham menetapkan komposisi baru Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Susunan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi
Jajaran Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Dhony Rahajoe, Komisaris Setya Nugraha, Aisyah Zakiyyah, Giri Suprapdiono, serta Komisaris Independen Tjia Marwan dan Ain Rika Armina.

Adapun jajaran Direksi dipimpin Direktur Utama Novel Arsyad, didampingi Direktur Keuangan Faizal Rahmad, Direktur Manajemen Risiko dan Legal Tommy Wiranata A, Direktur Strategi Korporasi dan HCM I Gede Upeksa Negara, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Yul Ari Pramuraharjo, serta Direktur Operasi Bidang Gedung Yuyus Juarsa.

Perseroan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus sebelumnya atas kontribusi dan dedikasi dalam mendukung transformasi serta pengembangan bisnis perusahaan.

Dari sisi portofolio usaha, sektor gedung menjadi penyumbang terbesar kontrak baru sepanjang 2025 dengan kontribusi 35 persen, diikuti jalan dan jembatan 16 persen, pertambangan 12 persen, pembangkit listrik 11 persen, pelabuhan 10 persen, irigasi 6 persen, bendungan 4 persen, minyak dan gas 3 persen, industri 2 persen, serta bandara 1 persen.

Beberapa proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap kontrak baru Perseroan antara lain PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, proyek Procurement & Construction for Haul Road Itacha 2, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek–Plumpang, Gedung DPD IKN, serta Proyek Konstruksi Bendungan Karian–Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

Memasuki 2026, hingga April PTPP membukukan kontrak baru sebesar Rp6,88 triliun. Perolehan tersebut masih didominasi proyek pemerintah sebesar 82 persen, diikuti proyek BUMN 10 persen dan swasta 8 persen.

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor jalan dan jembatan sebesar 35 persen, disaster response 26 persen, rumah sakit 16 persen, smelter dan pertambangan 10 persen, gedung 6 persen, pelabuhan 3 persen, sumber daya air 3 persen, serta infrastruktur air 2 persen.

Salah satu proyek dengan nilai kontribusi terbesar pada April 2026 ialah pembangunan Jalan KSPEAN WANAM–MUTING Segmen 1 dengan nilai kontrak Rp1,77 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menegaskan Perseroan akan terus menjaga kinerja operasional dan keuangan melalui strategi yang berkelanjutan serta penguatan tata kelola.

“PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi nasional,” ujar Joko Raharjo.

Ia juga menambahkan bahwa Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnis Perseroan.