JawaPos.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) didorong untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait nasib sejumlah jamaah umrah asal Indonesia yang masih tertahan di Tanah Suci.
Permintaan itu disampaikan Ketua Semangat Advokasi Indonesia (SAI), Ali Yusuf, untuk memastikan keamanan jamaah umrah Indonesia di Tanah Suci .
Menurut Ali, koordinasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah Saudi membebaskan biaya masa tinggal bagi jamaah yang tertahan akibat situasi konflik di Timur Tengah.
“Koordinasi ini merupakan bagian dari bentuk kehadiran negara ketika warganya tertahan di Arab Saudi akibat perang,” kata Ali Yusuf kepada wartawan, Selasa (10/3).
Baca Juga: 50 Jamaah Umrah Asal Gresik Sudah Mendarat, Sisanya Bertahap Dipulangkan
Ia menjelaskan, eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah menyebabkan penghentian penerbangan di beberapa negara, termasuk Arab Saudi.
“Kehadiran negara dalam persoalan ini penting, termasuk memastikan biaya penginapan, makan, dan kebutuhan lainnya tidak dibebankan kepada jamaah,” tegasnya.
Ali menambahkan, prinsip tersebut sejalan dengan hukum internasional mengenai state responsibility. Di mana negara penerima (receiving state) memiliki kewajiban melindungi warga negara asing (foreign nationals) yang berada di wilayahnya.
Saat ini, terdapat ratusan jamaah umrah asal Indonesia yang tertahan di Arab Saudi akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Selama masa penundaan kepulangan tersebut, para jamaah membutuhkan biaya hidup tambahan yang diharapkan dapat ditanggung oleh negara setempat.
Baca Juga: Dampak Konflik Israel-AS vs Iran: Bukan Cuma BBM, Umrah dan Haji juga Tertekan
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jamaah umrah Indonesia yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi.
Melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, pemerintah memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak maskapai, penyelenggara perjalanan, serta otoritas terkait guna membantu kelancaran proses kepulangan jemaah.
Berdasarkan laporan pengawasan lapangan Staf Teknis Urusan Haji Jeddah pada 8 Maret 2026, tercatat 17 jamaah dari PT BMA mengalami penjadwalan ulang kepulangan dan saat ini berada di Makkah. Jamaah tersebut dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 dan 14 Maret 2026.
Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy, mengatakan tim di lapangan terus melakukan pemantauan serta menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.
“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham.
Baca Juga: Minat Umrah 2026 Diprediksi Capai 2,6 Juta, Pelaku Usaha Perkuat Sistem
Selain itu, terdapat 67 jemaah dari PT RLW yang juga mengalami kendala kepulangan.
Proses penjadwalan ulang penerbangan tengah dilakukan oleh pihak terkait, dengan sebagian jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 9 Maret 2026 menggunakan Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia.
Tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai.
Saat ini, proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.
Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jamaah umrah Indonesia.
Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah: 2.100 Jemaah Umrah Asal Jatim Terancam Tertunda Keberangkatannya
Sehingga total kepulangan jamaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jamaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.
Ilham menegaskan, tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.
“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.