JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (BTN), akan mengembalikan dana Saldo Anggaran Lebih yang ditempatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp 5 triliun pada September 2026.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan pada bulan September BTN telah menyiapkan dana SAL yang dipinjam untuk segera dikembalikan ke kas negara.

“Tapi di bulan ini (September) BTN tidak terlalu besar. Rp 5 triliun sudah ada,” ujar Nixon saat ditemui di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Jumat (4/9).

Nixon mengatakan, penundaan pengembalian dana SAL yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan nafas segar bagi Himbara dan Syariah untuk dapat mengelelola dan menghimpun dana.

Baca Juga: Putusan Banding Kasus Andrie Yunus, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Batal Dipecat dari TNI

Kondisi tersebut tak terlepas dari rencana Pemerintah yang akan menarik dana SAL di perbankan lebih cepat.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah membagi tiga tahapan dalam pengembalian dana SAL yang berada di Himbara. Adapun, waktu pengembalian tersebut akan dimulai pada September, Desember 2026 dan Juli 2027.

“Kita memiliki waktu yang lebih longgar untuk kepengelolan dana. Penempatan dananya kan udah jadi kredit. Kita jadi punya waktu menghimpun dana jadi gak terburu-buru. Gak tertekan gitu ya. Harus ngejar cepat untuk menggantikannya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membatalkan pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan menambah penyaluran dana dari pemerintah.

Ia menjelaskan, dengan menambah penempatan dana pemerintah menjadi Rp 400 triliun bertujuan untuk mengatasi kekeringan likuiditas yang mengancam pertumbuhan kredit perbankan.

"Hitungan saya sampai 14-15 persen. otomatis kalau uangnya ada bunga akan relatif turun," ujar Purbaya saat jumpa media, Jumat (26/6).

Purbaya mengatakan, pembatalan penarikan ini didasari temuan bahwa likuiditas perbankan mulai mengering setelah dana ditarik. Akibatnya, rencana penyaluran kredit terancam melambat dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

"Katanya kalau gak dibantu, kredit akan turun. Pertumbuhannya ke 8, 7, 6 persen. Jadi ancaman perlambatan ekonomi amat real. Ketika kita balikin lagi, ya udah. Rencana kredit yang selama ini mereka tahan gara-gara antisipasi kurangnya likuiditas, mereka akan jalankan lagi," ujarnya.