JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pengendalian penggunaan anggaran negara kini semakin tepat sasaran, seiring capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai 91,48 persen.
Hasil tersebut menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu instansi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di atas 90 persen pada semester I 2025, khususnya untuk kategori lembaga dengan pagu anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Sekretaris Jenderal Ismail menyampaikan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran negara kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap rekomendasi kami tindaklanjuti agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas berbagai program, mulai dari perluasan akses internet, dukungan terhadap UMKM digital, hingga penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Baca Juga: Kemenkes Sebut CKG dan Inovasi jadi Harapan dalam Mengeliminasi TBC
Melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, kementerian mampu menekan potensi pemborosan, mempercepat pelaksanaan program, serta menjaga kelancaran layanan publik.
“Capaian ini menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga disiplin. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Kemkomdigi memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih tertib akan mendorong percepatan program prioritas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan digital yang lebih merata, aman, dan mudah diakses.
Pembenahan tata kelola keuangan tersebut turut mempercepat implementasi strategi Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Dalam aspek Terhubung, anggaran difokuskan untuk memperluas akses internet ke wilayah yang belum terjangkau, meningkatkan kualitas jaringan di kawasan dengan tingkat penggunaan tinggi, serta menjamin layanan digital publik berjalan tanpa hambatan.
Langkah ini sekaligus mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembelajaran daring, layanan kesehatan jarak jauh, hingga administrasi pemerintahan yang lebih efisien.
Pada aspek Tumbuh, alokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat ekonomi digital masyarakat melalui pendampingan UMKM agar masuk ke ekosistem digital, pengembangan koperasi desa berbasis teknologi, serta pelatihan talenta digital bagi pelajar dan masyarakat umum.
Sementara itu, pada aspek Terjaga, anggaran dimanfaatkan untuk memperkuat keamanan serta perlindungan masyarakat di ruang digital, termasuk penerapan kebijakan perlindungan anak, peningkatan literasi digital, serta pengawasan terhadap konten berisiko dan penyalahgunaan data pribadi.
Kemkomdigi menegaskan bahwa strategi Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga dihadirkan dalam bentuk nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari akses internet yang semakin merata, terbukanya peluang usaha, hingga terciptanya ruang digital yang lebih aman bagi seluruh keluarga.