JawaPos.com - Pemindahan stok bahan bakar minyak (BBM) dari satu daerah ke daerah lain untuk mengatasi antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berisiko memunculkan persoalan baru.
Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan stok sebagai langkah darurat untuk meredam gejolak distribusi BBM di sejumlah daerah.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan stok di masing-masing daerah.
Menurutnya, pemindahan pasokan untuk memenuhi lonjakan permintaan di satu wilayah dapat memicu kekurangan pasokan di wilayah lain apabila tidak diimbangi penambahan stok.
“Kalau hanya mengalihkan dari satu tempat ke tempat lain, pertama berbiaya tinggi. Kedua, butuh waktu. Ketiga, bom waktu karena akan menimbulkan masalah di daerah asal,” ujar Ali saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).
Ali mengatakan, apabila pasokan BBM dari Jawa Timur dialihkan ke Bali untuk mengatasi antrean, persoalan serupa berpotensi muncul kembali di Jawa Timur ketika stok di wilayah tersebut menipis.
Menurutnya, pemindahan pasokan belum tentu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Ia menyebut, stok yang tersedia pada dasarnya hanya diputar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah yang sedang mengalami tekanan permintaan.
Pasalnya, tanpa tambahan pasokan, langkah tersebut berisiko memindahkan persoalan dari satu daerah ke daerah lainnya. “Barangnya segitu-gitunya cuma diputar-putar,” ucapnya.
Ali menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan stok BBM untuk jangka pendek, terutama ketika antrean mulai memicu keresahan masyarakat.
Langkah itu dapat menjadi solusi darurat sembari pemerintah mengevaluasi penyebab persoalan distribusi di lapangan.
Dia mengakui, kebijakan penambahan stok membutuhkan pertimbangan pemerintah, termasuk mekanisme penetapan kuota.
Namun, menurut Ali, risiko gejolak sosial dan ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
“Daripada gejolak sosial, politik, ekonominya makin lama makin besar, itu akan lebih besar risikonya dibanding kalau mengambil kebijakan tambah stok,” ungkapnya.
Selain persoalan distribusi stok, tekanan permintaan BBM bersubsidi turut memengaruhi kondisi di SPBU. Salah satunya berkaitan dengan kesenjangan harga antara BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi, khususnya Pertamax dan Pertalite.
Dia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dapat mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite karena selisih harga keduanya menjadi lebih lebar.
Sementara itu, kuota BBM bersubsidi telah ditetapkan pemerintah sehingga lonjakan permintaan berpotensi membuat stok lebih cepat habis.
Ia mencontohkan, ketika stok di suatu SPBU habis dan antrean mulai menjadi perhatian masyarakat, distribusi pasokan dari wilayah lain dapat menjadi pilihan untuk merespons kondisi tersebut.
Namun, langkah itu berisiko menimbulkan tekanan pasokan baru jika tidak disertai tambahan stok yang memadai.
Ali menegaskan, persoalan antrean BBM juga tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak mentah impor dan dinamika geopolitik global.
“Jadi pengaruh geopolitik pasti ada. Karena kaitannya dengan pasokan crude oil yang menjadi bahan baku untuk BBM di Indonesia. Termasuk juga BBM bersubsidi,” ucapnya.
Meski demikian, dia menilai faktor eksternal tersebut perlu dilihat bersama persoalan kebijakan domestik dan kondisi infrastruktur distribusi.
Karena itu, selain mempertimbangkan tambahan stok dalam kondisi darurat, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan rantai distribusi BBM berjalan optimal.
Baca Juga: Kilang Balikpapan Disiapkan untuk Menekan Impor BBM
Upaya tersebut mencakup perbaikan infrastruktur mulai dari kilang, terminal BBM, jalur pipa, pelabuhan, hingga SPBU agar pasokan dapat disalurkan lebih cepat dan merata. (*)