JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional. Skema ini akan melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku utama.
Pemerintah menyiapkan kepastian lahan dan legalitas kawasan sebagai modal utama. Rakyat pun didorong menjadi bagian ekosistem usaha agar manfaat ekonomi bioetanol tersebar luas.
Menurut Mentan, program ini tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memperkuat kemandirian energi nasional lewat pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Mentan usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9).
Amran jelaskan, bioetanol dikembangkan lewat tiga komoditas utama, yaitu tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku dan industri pengolahan untuk nilai tambah pertanian.
Dari sisi pembiayaan, dia sebut investasi utama bersumber dari sinergi BUMN dan swasta. Pemerintah pastikan ketersediaan dan kepastian lahan agar pembangunan industri jelas dasar hukumnya.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” terang Amran.
Prioritas pembiayaan tahap awal akan diberikan pada BUMN sesuai kapasitasnya. Setelah BUMN maksimal, investasi selanjutnya dibuka bagi swasta yang antusias ikut serta.
“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antre. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ungkapnya.
Kepastian lahan jadi kunci percepatan investasi bioetanol. Pemerintah akan kawal proses penentuan lokasi dan legalitas lahan agar pengembangan kawasan berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegas Amran.
Amran pastikan pengembangan bioetanol tak boleh monopoli korporasi saja. Minimal 30 persen dari pengembangan harus dirasakan rakyat untuk bahan baku dan pengembangan usaha.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelas Mentan Amran.
Pemerintah juga dorong pengusaha daerah ikut investasi. Tujuannya agar usaha tak cuma terkonsentrasi di pelaku usaha besar saja tapi juga tingkatkan ekonomi di daerah.
“Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional,” katanya.
Amran nilai pengembangan bioetanol punya dampak ekonomi luas. Mulai dari permintaan komoditas pertanian, tumbuhnya industri pengolahan, hingga terbukanya lapangan kerja baru.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” ujar Amran.
Selain dorong ekonomi rakyat, bioetanol juga arahkan penguatan kemandirian energi nasional. Produksi biofuel dalam negeri diharapkan kurangi ketergantungan energi impor.
Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian juga jadi tujuan utama pengembangan ini. Pemerintah targetkan penggunaan bioetanol secara bertahap capai E20 tahun 2029.
Program bioetanol termasuk strategi memperkuat kedaulatan energi dan memperluas manfaat ekonomi di sektor pertanian nasional.
Baca Juga: Mentan Amran Klaim Dapat Restu Prabowo Bongkar Mafia Beras
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” paparnya. (*)