JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus mengoptimalkan potensi energi bersih melalui pengembangan aset karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) untuk proyek Capacity Upgrade of Gunung Salak Geothermal Power Plant Project Indonesia.
Dalam penandatanganan tersebut, PLN Indonesia Power diwakili oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Julita Indah bersama Specialist, Business Development Sustainable Technologies - SEA South Pole AG Fadri Mokolintad.
Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi antara PLN IP dan South Pole AG dalam pengembangan aset karbon yang berasal dari peningkatan kapasitas PLTP Gunung Salak.
Potensi pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas tersebut selanjutnya dapat dimonetisasi menjadi aset karbon bernilai ekonomi dan diperdagangkan.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan, pengembangan aset karbon menjadi salah satu peluang untuk menghadirkan nilai tambah dari operasional pembangkit berbasis energi bersih.
Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga bagaimana setiap potensi pengurangan emisi dapat dikelola menjadi nilai tambah yang berkelanjutan.
"Melalui pengembangan aset karbon dari PLTP Gunung Salak, kami melihat adanya peluang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendorong keberlanjutan pengembangan energi panas bumi di Indonesia," tegas Bernadus dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9).
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen PLN IP dalam mengoptimalkan potensi pembangkit berbasis energi terbarukan melalui berbagai inovasi dan skema pengembangan yang dapat mendukung transisi energi.
"Geothermal memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih yang andal. Karena itu, kami terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya meningkatkan kinerja aset pembangkit, tetapi juga membuka peluang nilai tambah dari aspek lingkungan dan pengurangan emisi," tambahnya.
Melalui monetisasi aset karbon, pengurangan emisi yang dihasilkan dari pengembangan pembangkit energi terbarukan dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan insentif bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan sektor energi bersih.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian INDOEBTKE CONEX 2026 yang diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Rabu (2/9). Rangkaian INDOEBTKE CONEX 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Norman Ginting, serta berbagai pemangku kepentingan dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap pengembangan energi bersih dan transisi energi di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, percepatan transisi energi menjadi penting di tengah dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi ketersediaan energi.
"Dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa ketersediaan energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, Indonesia perlu terus mendorong kemandirian dan swasembada energi melalui peningkatan pasokan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Yuliot saat pembukaan acara.