JawaPos.com - Keputusan pemerintah menahan harga jual Pertalite Rp 10 ribu dianggap sudah tepat. Pasalnya, bila harga naik bisa menyebabkan inflasi tidak terkendali. 

"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan saat dihubungi, Selasa (15/9).

Dia menuturkan, kenaikan harga BBM bisa membuat efek domino. Seperti kenaikan tarif transportasi, bahan pokok, dan komoditas lainnya.

Intervensi dari pemerintah untuk menahan harga BBM bersubdi sangat penting. Langkah ini bisa menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga: Transaksi Valuta Asing Digital Menjangkau 188 Negara

"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," imbuhnya.

Meski begitu, Robert tak memungkiri menahan harga Pertalite di tengah kenaikan harga minyak dunia USD 107 per barel akan berdampak pada kondisi APBN.

"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," jelasnya.

Menurut Robert, tekanan ekonomi saat ini bahkan mulai mengubah pola konsumsi BBM sebagian kelompok masyarakat. Ia melihat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 mulai beralih menggunakan Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.

"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," tukasnya.

Hal senada disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata. Menurutnya, ada aspek stabilitas sosial dan politik yang mempengaruhi pemerintah menahan harga Pertalite.

"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.

Baca Juga: Motor Listrik Makin Dilirik, Sprinto Andalkan Jarak Tempuh 110 Km dan TKDN 50 Persen

Bonti mengakui kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, ia menilai pilihan pemerintah tetap tepat karena stabilitas menjadi salah satu faktor yang harus dijaga ketika harga energi global sedang mengalami tekanan.

"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," pungkasnya.