JawaPos.com - Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), menilai upaya pemerintah untuk menyiapkan pengganti liquified petroleum gas (LPG) 3 kg melalui compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME) batu bara tidak akan menyelesaikan persoalan subsidi energi Indonesia.
Berdasarkan laporan terbaru IEFA bertajuk "Solving Indonesia’s LPG subsidy challenge requires induction, not swapping fuels" menunjukkan bahwa mengganti LPG dengan bahan bakar lain tidak otomatis mengurangi beban subsidi negara.
Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar, mengatakan alih-alih mengurangi beban fiskal, kedua alternatif tersebut berpotensi menciptakan kebutuhan subsidi baru yang lebih besar.
“Selama biaya penyediaan CNG dan DME masih lebih tinggi daripada LPG, beban subsidi hanya akan berpindah dari satu komoditas ke komoditas lain,” ujar Randi dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/7).
Randi mengatakan, pengembangan CNG membutuhkan investasi besar untuk membangun fasilitas kompresi, tabung bertekanan tinggi, jaringan distribusi, serta perangkat konversi dan sistem pengaman pada kompor.
Selain itu, Indonesia menghadapi keterbatasan pasokan gas domestik, dengan penurunan produksi sekitar 4 persen setiap tahun, sementara kebutuhan industri dan pembangkit terus meningkat.
Dia menjelaskan, berdasarkan analisis menunjukkan bahkan dengan dukungan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), biaya CNG bagi rumah tangga hanya memberikan penghematan sekitar 19,6 persen dibanding biaya ekonomi LPG, jauh di bawah klaim pemerintah sebesar 30 hingga 40 persen.
Persoalannya, gas HGBT semakin sulit diperoleh karena volumenya terbatas dan diprioritaskan untuk sektor industri. Akibatnya, penyedia CNG berpotensi harus menggunakan LNG hasil regasifikasi dengan harga pasar sehingga biaya CNG dapat melampaui biaya ekonomi LPG.
“Kemungkinan besar tidak ada surplus pasokan gas yang tersedia untuk program memasak nasional. Sebab setiap unit gas yang dialokasikan untuk rumah tangga akan mengorbankan sektor lain atau menyebabkan peningkatan impor LNG. Artinya program CNG untuk rumah tangga justru akan meningkatkan biaya,” ujarnya.
Lanjutnya, penggunaan DME diperkirakan membutuhkan subsidi sekitar Rp 22.730 per kg setara LPG, atau 2,3 kali lipat lebih besar dibanding subsidi LPG saat ini yang sebesar Rp 10.000 per kg. Dimana, jika menggunakan konsumsi LPG tahun 2025 yang sebesar 9,24 juta ton, konversi LPG ke DME akan membutuhkan Rp 194 triliun dalam bentuk subsidi tahunan.
Besaran tersebut lebih dari dua kali lipat subsidi LPG tahun 2025 sebesar Rp 87 triliun dan hampir menyamai seluruh subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah kepada PLN pada tahun yang sama sebesar Rp 200 triliun.
Selain itu, Randi menjelaskan, para investor seperti Air Products telah menarik diri dari proyek DME karena dinilai tidak layak secara ekonomi. Saat ini, enam proyek DME di Sumatera dan Kalimantan berada di bawah supervisi Danantara.
“Dengan skema pendanaan baru melalui badan usaha dalam negeri di bawah struktur Danantara, risiko kerugian dinilai hanya akan berpindah dari investor asing kepada negara,” ucapnya.
Randi mengatakan, Berbeda dengan CNG maupun DME, kompor induksi memanfaatkan kapasitas listrik yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembangunan infrastruktur maupun rantai pasok bahan bakar baru. Sebagai ilustrasi, apabila sekitar 42 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dikonversi ke kompor induksi, pemerintah membutuhkan investasi awal sekitar Rp 105 triliun untuk penyediaan paket kompor.
Investasi tersebut diperkirakan dapat kembali hanya dalam sekitar 1,7 tahun melalui penghematan subsidi LPG, dengan potensi penghematan fiskal hampir Rp200 triliun dalam lima tahun.
Selain itu, dengan semakin banyak rumah tangga yang beralih ke kompor induksi, semakin besar pula pengurangan kebutuhan impor LPG yang saat ini menghabiskan devisa sekitar Rp 130-140 triliun setiap tahun dan membebani APBN ketika nilai tukar rupiah melemah maupun harga energi global meningkat.
Randi menambahkan, reformasi subsidi seharusnya tidak hanya berfokus pada penggantian jenis bahan bakar, tetapi juga pada perbaikan mekanisme penyaluran agar subsidi benar-benar diterima oleh rumah tangga yang berhak.
“Daripada memilih bahan bakar pengganti terlebih dahulu dan menghitung biayanya kemudian, Indonesia perlu memprioritaskan reformasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Alternatif energi juga harus dipilih berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Kompor induksi menawarkan manfaat paling besar dibandingkan CNG maupun DME karena mampu menekan beban subsidi, mengurangi ketergantungan pada impor LPG, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang,” pungkasnya.