JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan lagi mengurangi kuota ekspor gas pada 2026, setelah langkah serupa sempat dilakukan tahun ini demi menjaga pasokan LNG untuk kebutuhan dalam negeri.

“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market atau pun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” kata Bahlil saat berbicara di hadapan pelaku industri migas dalam ajang IPA Convex di Tangerang, Banten, seperti dikutip dari Antara, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah menghadapi tantangan besar akibat kekurangan sekitar 50 kargo LNG di pasar domestik. Kondisi tersebut dipicu lonjakan kebutuhan energi di dalam negeri yang melampaui proyeksi awal pemerintah.

Baca Juga: Kebakaran Binus Kemanggisan Pagi Ini, Kuliah Dialihkan ke Zoom, Mahasiswa Kebingungan

Sementara itu, sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola wilayah kerja gas penghasil LNG telah lebih dulu mengikat kontrak penjualan ke pasar luar negeri.

Menurut Bahlil, situasi itu terjadi karena saat penyusunan rencana pengembangan atau plan of development (POD), produsen LNG membutuhkan kepastian pasar agar proyek bisa berjalan. Pada periode tersebut, permintaan domestik dinilai belum cukup untuk menyerap produksi LNG yang direncanakan.

Namun, seiring dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan menekan impor, pemerintah akhirnya memilih menunda sebagian pengiriman LNG ekspor ke tahun 2026 agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

“Sekarang semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya. Semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Fakta Unik Unai Emery: Selalu Juara Europa League dengan Tim Bernama Aston Villa

Selain memastikan ekspor kembali berjalan normal, pemerintah juga berkomitmen membantu KKKS memperoleh kepastian pasar apabila kesulitan mendapatkan pembeli gas dari luar negeri.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan sejumlah calon pembeli domestik dari sektor-sektor yang memiliki kebutuhan gas besar agar proyek pengembangan gas tetap menarik bagi investor.

Dengan adanya jaminan pasar tersebut, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi ragu melanjutkan investasi maupun pengembangan cadangan gas baru.

“Saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN, maupun beberapa perusahaan lain untuk offtaker-nya (pembelinya) di dalam negeri. Kami beli, supaya bisa ada kepastian. Agar semuanya bisa jalan,” kata Bahlil.