← Beranda
Tahapan agar Indonesia Bisa Kurangi Ketergantungan Impor Energi
Ilham SafutraKamis, 21 Mei 2026 | 01.45 WIB
Warga membeli BBM di salah satu SBPU di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

 

JawaPos.com - Indonesia masih ketergantungan dengan impor energi, baik itu minyak maupun gas (migas). Impor itu karena kebutuhan energi nasional saat ini terus mengalami peningkatan.

Peningkatan kebutuhan energi itu dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Untuk mengatasi ketergantungan ini, pemerintah dan badan usaha energi disarankan mempercepat pemanfaatan potensi sumber daya energi Indonesia yang cukup besar. 

Pakar transisi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi mengatakan, dinamika global saat ini menunjukkan isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global. 

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujar Retno Gumilang Dewi saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi bertema Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional Melalui Transformasi Strategis Pertamina di Jakarta, Selasa (19/5).

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Rupiah Melemah, Subsidi Energi Bisa Meledak

Diskusi itu turut hadir Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza.

Selain itu tampak pula Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Pertamina Agung Wicaksono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Agung Kuswardono, serta Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, dan Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara.

Dalam kesempatan itu Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh. 

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Kedua, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Baca Juga: Distribusi Energi Timur-Barat Lebih Efisien, MT Pertamina Halmahera Angkut BBM 160 Ribu KL

Selanjutnya, tahap ketiga pada 2040–2060 berfokus pada dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Tahap ini dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara dan pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi CCS/CCUS.

Harus Dimulai Secara Bertahap

Retno yang juga Senior Fellow SC UPER menampilkan proyeksi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat hingga 2060. Konsumsi energi final diproyeksikan tumbuh 2,2 persen hingga 2,6 persen per tahun, dengan sektor industri dan transportasi menjadi konsumen energi terbesar.

Sementara itu, penyediaan energi primer diperkirakan tumbuh 2,5 persen hingga 2,9 persen per tahun melalui optimalisasi sumber daya energi domestik dan teknologi rendah karbon. 

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional selama masa transisi berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” katanya. 

Dia mencatat tantangan terbesar dalam transisi energi berada di sektor transportasi karena sektor ini masih menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia. “Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.

EDITOR: Ilham Safutra