JawaPos.com - Situasi geopolitik global dalam kondisi penuh ketidakpastian. Efeknya, rantai pasok energi berpengaruh. Indonesia tidak bisa diam dalam kondisi ini. Indonesian Petroleum Association (IPA) harus ada langkah-langkah menjaga pasokan energi domestik.
Direktur Eksekutif Indonesian IPA Marjolijn Wajong menuturkan, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, ketahanan energi menjadi prioritas utama banyak negara, termasuk Indonesia.
Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, serta kompetisi global membuat banyak negara memperebutkan investasi di sektor energi. Hal itu yang mendorong pemerintah dan pelaku industri menjaga pasokan energi nasional. "Dinamika ini nanti akan kita diskusikan dengan sejumlah pemangku kepentingan," ujar Marjolijn Wajong di Jakarta pada Senin (20/4).
Adapun diskusi dikemas dalam konvensi tahunan IPA mendatang dalam tajuk Leadership Roundtable Talk (LRT). IPA Convex selalu menjadi forum yang mempertemukan para pejabat pemerintah, pimpinan industri, serta para pakar sektor hulu migas untuk membahas arah kebijakan dan strategi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Di Tengah Gejolak Energi Dunia, Pertamina Genjot Energi Terbarukan Demi Ketahanan Nasional
Nantinya Leadership Roundtable Talk di IPA Convex turut menghadirkan Wakil Menteri ESDM Yuliot; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BPKM Todotua Pasaribu; dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro.
Tidak ketiggalan, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya; President and Group CEO of PETRONAS Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadjaja Aziz; Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional, Hilmi Panigoro; dan nama-nama lainnya.
Forum itu akan membahas ketahanan energi yang kini semakin erat dengan aspek pendanaan. Negara perlu mengadopsi strategi diversifikasi sumber pasokan dan memperkuat kolaborasi regional lintas sektor energi untuk meningkatkan resiliensi.
Indonesia pun dituntut untuk mampu bersaing dalam menarik investasi hulu migas di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan ketatnya disiplin alokasi modal global.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah menetapkan satu kebijakan yang strategis demi memastikan adanya ketersediaan pasokan energi bagi kebutuhan domestik. Pemerintah tidak mengizinkan kontraktor melakukan ekspor minyak mentah yang menjadi bagian mereka demi memastikan kebutuhan minyak mentah untuk dalam negeri Indonesia tercukupi.
Baca Juga: Adopsi Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik Dinilai Perkuat Ketahanan Energi
Meskipun terkesan mengubah ketentuan yang ada di dalam kontrak bagi hasil (PSC) antara pemerintah dan kontraktor, tetapi kebijakan itu dinilai cukup penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan sekaligus menjaga stabilitas energi nasional di tengah volatilitas global.
Menurut Marjolijn Wajong, kebijakan itu dapat diterapkan sepanjang tidak ada pihak dalam PSC Contract yang dirugikan. Sebab, semua pihak baik pemerintah dan perusahaan-perusahaan migas, sama-sama ini memastikan kebutuhan energi di dalam negeri tetap terjaga.
“Kebijakan tersebut tidak akan merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) karena dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss. Artinya, perusahaan migas yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor minyak mentah tetap akan mendapatkan kepastian penjualan. Minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga yang setara,” ujar sambung Marjolijn Wajong.
Dia mengingatkan bahwa Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik perlu dipastikan berjalan lancar agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap kegiatan produksi maupun operasional di lapangan.