Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal, usulan kenaikan harga BBM tidak sejalan dengan upaya pemerintah saat ini yang berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
“Kami menyayangkan terkait usulan itu. Padahal pemerintah saat ini sedang berusaha tidak menyusahkan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM,” kata Hekal kepada wartawan pada Jumat (10/4).
Hekal menilai langkah pemerintah yang menahan harga BBM bersubsidi patut diapresiasi. Kebijakan itu bukan tanpa dasar, melainkan melalui perhitungan fiskal yang matang dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi akan Dinaikkan, Bahlil: Setelah Perhitungan Selesai
“Langkah ini harus diapresiasi karena menunjukkan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang cerdas tanpa membebani masyarakat. Apalagi arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tentu sudah melalui perhitungan yang cermat dan memperhatikan ruang fiskal,” ujarnya.
Kebijakan itu juga penting untuk menahan laju inflasi, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Hekal mengakui konflik geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada banyak negara. Sejumlah negara bahkan memilih menaikkan harga BBM domestik untuk mengurangi beban fiskal.
Namun, Indonesia mengambil langkah berbeda dengan tetap menahan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.
“Kita harus memahami, bahwa perang di Timur Tengah membuat banyak negara akhirnya menaikkan harga BBM. Tapi Indonesia memilih jalan yang berpihak pada rakyat, yaitu menahan harga agar daya beli tetap terjaga,” jelasnya.
Hekal menegaskan, komitmen Presiden Prabowo tidak ingin membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang penuh tekanan. “Presiden berkomitmen tidak ingin membebankan rakyat. Justru di saat seperti ini, negara harus hadir melindungi masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.