JawaPos.com – Kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah dipastikan tidak akan berpengaruh pada harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, setidaknya hingga akhir tahun ini.

Meski demikian, ia menyatakan tidak bisa memprediksi maupun memberi jaminan soal dinamika harga BBM nonsubsidi.

Itu karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

Baca Juga: Bijak Menggunakan BBM Bukan Membatasi Tapi Konsumsi Energi Secara Efisien

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan APBN bila harga minyak dunia naik menjadi USD 80 maupun USD 100 per barel.

“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya),” katanya.

Selain anggaran APBN, Purbaya menyatakan pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia.

Salah satunya adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun, termasuk Rp 200 triliun penempatan di perbankan.

Baca Juga: Harga BBM Jadi Sorotan, Bikers Lirik Sepeda Kembali sebagai Transportasi Hemat Selain Hobi

Menurut dia, pemerintah masih memiliki berbagai pos pendapatan yang dapat menjadi buffer atau cushion (bantalan) bagi kebutuhan anggaran subsidi tersebut.

Di antaranya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada. Nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya memangkas anggaran pada berbagai pos pengeluaran yang kurang efisien di kementerian dan lembaga.

Penyebabnya, setiap kali harga minyak dunia mengalami kenaikan USD 1 per barel, pemerintah harus menambah subsidi sebesar Rp6,8 triliun.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Selisih Penjualan BBM Non Subsidi Ditanggung Pertamina

Upaya efisiensi, tutur Purbaya, juga dilakukan untuk menjaga tingkat defisit pengeluaran APBN tetap terjaga di level 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan SAL.

“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (menekan pengeluaran). kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” imbuh Purbaya.