JawaPos.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat ekonomi desa.
Namun, setelah dua tahun pemerintahan berjalan, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah gedung dan gerai yang dibangun. Kemampuan koperasi menjalankan usaha, menghasilkan transaksi, serta memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Terbaru, Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih. Data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mencatat pembangunan fisik 26.569 unit telah rampung 100 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk jaringan distribusi kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk lokal di tingkat desa.
Namun, rampungnya bangunan belum otomatis membuat seluruh koperasi siap menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah masih harus memastikan ketersediaan pengelola, pasokan barang, sarana pendukung, hingga kemitraan dengan pihak yang terlibat dalam operasional koperasi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah kini tengah melakukan pemantauan terhadap sekitar 10.070 koperasi untuk memastikan kesiapan di lapangan per 15 Oktober 2026.
"Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum kita cari tahu apa masalahnya," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rapat Koordinasi Terbaras Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10) lalu.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fisik dan kesiapan bisnis merupakan dua pekerjaan berbeda. Gedung yang selesai dibangun menjadi modal awal, sedangkan keberlanjutan usaha ditentukan oleh kemampuan koperasi mengelola stok, melayani konsumen, membangun kemitraan, dan menghasilkan pendapatan.
Investasi Besar, Tantangan Operasional
Pembangunan gerai dan fasilitas Kopdes Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi salah satu komponen utama program ini. Pemerintah menyampaikan pembangunan fisik tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar per koperasi.
Meski sudah selesai pembangunan 28.402 unit Kopdes, namun yang mulai operasional baru 10.070. Pemerintah ingin menargetkan 35.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun ini.
Selain infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani kontrak kerja dengan puluhan ribu manajer untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Para manajer dijadwalkan bertugas berdasarkan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Namun, proses rekrutmen juga menghadapi persoalan. Laporan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut 1.501 manajer tidak melanjutkan proses penugasan dari 28.620 orang yang diterima. Persoalan ini menambah pekerjaan pemerintah dalam memastikan kesiapan tenaga pengelola di tengah percepatan operasionalisasi koperasi.
“Jadi, di-invite ulang. Ternyata mereka menyesal sudah menolak,” kata Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari saat konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (16/10).
Di sisi lain, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan profesional tetap sejalan dengan prinsip koperasi, termasuk keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat usaha.
Nilai Transaksi
Berdasarkan dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026, jumlah transaksi Kopdes Merah Putih sepanjang 2026 tercatat mencapai 85.427 transaksi dengan nilai total Rp 208,64 miliar.
Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 5 kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp 92,98 miliar. Posisi berikutnya ditempati minyak goreng dengan nilai transaksi Rp 47,07 miliar.
Melalui aktivitas perdagangan tersebut, koperasi diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang, memperkuat posisi tawar produsen, serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Di sisi lain, Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurrahman menilai, keberhasilan program prioritas seperti Kopdes Merah Putih tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap serta proyek yang dibangun.
Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan hasil nyata seperti adanya peningkatan kemandirian usaha Koperasi. "Keberhasilan program harus dibuktikan melalui perbaikan kemandirian usaha koperasi, bukan sekadar penyerapan anggaran," kata Rizal kepada JawaPos.com, Senin (19/10).
Dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk mengukur kemajuan program ini secara lebih menyeluruh. Capaian pembangunan fisik patut dicatat sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga: Melihat Dampak MBG dan Kopdes Merah Putih bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyakarat
Namun, ukuran keberhasilan akhirnya terletak pada kemampuan koperasi menjalankan usaha yang sehat, memperkuat posisi tawar produsen lokal, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat desa. (*)