JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga beberapa kali menembus level Rp 18.000 per dolar AS pada Oktober 2026.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp 15.490 per dolar AS pada 21 Oktober 2024, atau sehari setelah Prabowo dilantik, sedangkan pada 16 Oktober 2026, kurs JISDOR tercatat lanjut amblas ke Rp 18.052 per dolar AS.

Dengan demikian, rupiah telah melemah Rp 2.562 atau sekitar 16,54 persen hanya berselang sehari setelah pelantikan Prabowo. Pergerakan tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi mata uang domestik selama dua tahun terakhir.

Analis Doo Financial, Lukman Leong, melihat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, rupiah menunjukkan tren pelemahan yang cukup mengkhawatirkan.

"Pada 2025, rupiah justru gagal memanfaatkan pelemahan dolar AS secara global dan tetap terdepresiasi," ujar Lukman dihubungi JawaPos.com, Senin (19/10).

Lukman mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukan hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi utamanya faktor domestik. Termasuk kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal, arus modal asing, dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

Ia menyebut, pada tahun 2026 tekanan semakin besar dan rupiah kembali melemah hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

"Selain faktor global seperti harga minyak, prospek suku bunga the Fed, global bond sell off, dan ketidakpastian geopolitik, sentimen terhadap pasar keuangan domestik, termasuk isu tata kelola pasar modal dan kekhawatiran terhadap independensi kebijakan, turut membebani rupiah," ujarnya.

Sentimen Eksternal

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari dinamika politik global, terutama setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada November 2024.

Menurutnya, Trump saat itu mengusung sejumlah agenda utama, mulai dari perang dagang hingga janji menyelesaikan konflik geopolitik. Kebijakan tersebut turut memengaruhi sentimen pasar keuangan global dan mendorong penguatan indeks dolar AS.

"Kemenangan Trump dalam pilpres tersebut membuat indeks dolar kembali mengalami penguatan karena fokus utamanya adalah perang dagang. Nah, dari situlah Rupiah yang tadinya di Rp 15.620 terus mengalami pelemahan sampai akhirnya Trump dilantik sebagai presiden," ujar Ibrahim kepada JawaPos.com.

Ia menilai, kebijakan perdagangan AS yang agresif terhadap sejumlah negara meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut turut memengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.

Selain perang dagang, Ibrahim menyoroti dinamika geopolitik yang dinilai semakin kompleks selama pemerintahan Trump. Menurutnya, ketegangan di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, serta berbagai persoalan geopolitik lainnya memperbesar ketidakpastian di pasar keuangan internasional.

Tekanan terhadap Rupiah, semakin besar ketika konflik antara AS dan Iran memicu lonjakan harga minyak dunia. Gangguan pasokan dan distribusi energi, termasuk risiko blokade di kawasan Timur Tengah, meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap ketersediaan minyak global.

Kenaikan harga minyak mentah, termasuk Brent, berpotensi meningkatkan biaya logistik dan transportasi. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat mendorong inflasi dan memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral di berbagai negara.

"Karena tingginya harga minyak akibat blokade di Timur Tengah, harga minyak terus mengalami kenaikan. Ini membuat logistik dan transportasi mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap inflasi," jelasnya.

Ibrahim menambahkan, tekanan inflasi global dapat memengaruhi ekspektasi suku bunga dan pergerakan dolar AS. Ketika investor memperkirakan suku bunga bertahan tinggi, aset berdenominasi dolar berpotensi menjadi lebih menarik sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ketidakpastian politik domestik AS menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections. Perubahan peta kekuatan politik di Kongres AS dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintahan Trump dan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor.

Faktor Internal

Ibrahim melanjutkan, tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi persoalan domestik, terutama dinamika politik, kebijakan fiskal, serta kekhawatiran investor terhadap efektivitas belanja pemerintah.

Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, pembiayaan berbagai program pemerintah tersebut perlu dievaluasi di tengah meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor energi dan kewajiban pembayaran utang.

"Yang dipakai itu menggunakan dana pendidikan, sehingga banyak kebocoran-kebocoran korupsi di mana-mana," ujarnya.

Ia juga menyinggung risiko meningkatnya beban APBN apabila harga minyak dunia terus bertahan tinggi. Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan USD 70 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah dipatok Rp 16.500 per dolar AS.

 Ibrahim mengatakan, kenaikan harga minyak akan meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor energi. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap rupiah, terutama ketika kebutuhan devisa lainnya juga meningkat.

Ia menyebut, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 6,8 triliun berdasarkan perhitungan yang disampaikannya.

"Dengan naiknya harga minyak, kebutuhan dolar itu cukup tinggi. Di APBN sendiri, minyak mentah dipatok USD 70 per barel, sedangkan Rupiah dipatok Rp 16.500 per dolar AS," ucapnya.

Utang Jatuh Tempo yang Membebani APBN

Ibrahim menambahkan, pemerintah juga menghadapi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sekitar Rp 900 triliun. Di sisi lain, kebutuhan valuta asing turut dipengaruhi pembayaran dividen perusahaan kepada pemegang saham asing serta kebutuhan impor sektor swasta.

Kombinasi kebutuhan dolar untuk impor energi, pembayaran kewajiban utang, dan transaksi korporasi dapat memperbesar tekanan terhadap nilai tukar apabila pasokan devisa tidak mencukupi.

Ia juga memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak yang berkepanjangan berpotensi memperbesar defisit APBN. Menurut Ibrahim, defisit anggaran berisiko melampaui target apabila pemerintah tidak mengantisipasi peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi.

Selain faktor fiskal, dinamika politik dalam negeri yang dinilainya turut memengaruhi kepercayaan investor. Ketidakpastian politik dan perdebatan mengenai keberlanjutan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap aset keuangan Indonesia.

Transparansi Pasar Saham Berdampak ke Rupiah

Ia turut mengaitkan tekanan rupiah dengan persoalan tata kelola pasar modal Indonesia setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti transparansi dan struktur kepemilikan saham di pasar domestik.

Menurut Ibrahim, ketidakpastian mengenai reformasi pasar modal dapat memengaruhi keputusan investor asing dalam menempatkan dananya di Indonesia. Jika arus keluar modal meningkat, tekanan terhadap rupiah berpotensi semakin besar.

Ia memperkirakan potensi keluarnya dana asing dapat mencapai USD 15 miliar. Namun, besaran tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan narasumber dan perlu dibedakan dari realisasi arus modal keluar yang telah tercatat.

"Membuat Rupiah kembali melemah, bukan hanya rupiah IHSG pun juga terus mengalami penurunan," ungkapnya.

Upaya Perbaikan Nilai Tukar Rupiah

Ibrahim menilai, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas belanja agar anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada kebutuhan mendesak, termasuk menjaga pasokan energi dan stabilitas ekonomi.

"Pemerintah harus segera mengevaluasi program-program yang kurang diminati oleh pasar, mungkin terutama MBG dan Koperasi Merah Putih untuk dihentikan sementara. Fokus dulu untuk impor energi karena kebutuhan dolar yang cukup besar," tegasnya.

Sementara itu, Lukman mengatakan, BI perlu melanjutkan intervensi di pasar valas, menjaga likuiditas dolar AS, dan memperkuat insentif agar aliran modal asing kembali masuk.

"Namun, intervensi saja tidak cukup jika sumber tekanan berasal dari menurunnya kepercayaan investor," ujar Lukman.

Selain itu, ia menilai bahwa pemerintah bersama OJK dan BEI perlu segera menunjukkan perbaikan nyata dalam transparansi dan tata kelola pasar modal, disertai disiplin fiskal serta kebijakan yang konsisten.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga perlu memperkuat penerimaan devisa dari ekspor dan mengurangi ketergantungan impor energi.

"Kuncinya adalah memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga fundamental ekonomi, agar stabilisasi rupiah tidak hanya bersifat sementara," pungkasnya.