JawaPos.com – Program pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir dievaluasi. Angka kemiskinan ekstrem diklaim turun cukup menjanjikan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, bahwa kemiskinan ekstrem telah mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

“Artinya ada sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,” ujarnya usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai Inpres 8/2025, di Jakarta, Senin petang (27/4). 

Baca Juga: Wajib Sertifikat Halal Direlaksasi hingga Oktober 2028, LPPOM Harap Tak Buat Tunda Pendaftaran

Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 1,36 juta warga miskin ekstrem telah naik kelas. 

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari intervensi program yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya, program makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan kedaulatan pangan. Kedua program tersebut dinilai mampu meningkatkan daya beli sekaligus produktivitas masyarakat.

“Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan,” ungkap menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Program MBG disebutnya telah berhasil menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Belum lagi perputaran ekonomi kerakyatan di dalamnya yang banyak melibatkan UMKM setempat.

Baca Juga: ChatGPT Kini Bisa Baca Tab Chrome, Bantu Komparasi Produk hingga Isi Formulir

Kemudian, terkait kedaulatan pangan, program ketersediaan pupuk dinilainya sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani. Nilai Tukar Petani (NTP) diklaim naik. Data Kementerian Pertanian menunjukkan NTP di tahun 2025 mencapai angka 125,35, tertinggi sampai saat ini.

“Kampung Nelayan juga, itu program-program yang langsung konkret bisa dirasakan akibat skala prioritas yang tepat,” sambungnya.

Di saat yang sama, kata dia, penguatan sektor energi juga tengah dilakukan. Diyakini, penguatan sektor pangan dan energi ini akan memberikan efek lanjutan yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Cak Imin memastikan, program pengentasan kemiskinan akan terus dilanjutkan. Mengingat, pemerintah memiliki target besar dalam pengentasan kemiskinan ini. Yakni, nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp503,2 triliun. Angka ini diperkuat dengan anggaran sebesar Rp129 triliun dari APBD.

Baca Juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 9.000, Kini Dibanderol Rp 2,613 Juta

Diakuinya dalam evaluasi yang dilakukan, diketahui ada beberapa program yang belum sinkron. Kemudian, masih ada keluarga miskin yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan. Tercatat, lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur. 

Kemudian, masih terdapat 8,1 persen keluarga yang belum menerima bantuan. Sejauh ini pun, baru 60,2 persen keluarga desil 1 yang menerima satu hingga dua program.

Pemerintah disebutnya punya waktu yang sangat sempit untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun ini. Mengingat saat ini sudah akhir April. 

Oleh karena itu, Kemenko PM akan mengorkestrasikan berbagai program lintas Kementerian di daerah-daerah, khususnya kantong kemiskinan. Ada 16.550 desa/kelurahan yang akan disasar sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026.