JawaPos.com – Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah pengamanan pasokan BBM dan LPG dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini dilakukan di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah (crude oil) dan produk energi di pasar global.
Pertamina Patra Niaga terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur.
Di saat yang sama, perusahaan memastikan setiap keputusan strategis tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari langkah preventif tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.
Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.
Menurutnya situasinya boleh extraordinary, tetapi governance harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat.
"Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Mars Ega.
Beliau menmbahkan bahwa konsultasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.
“Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable,” jelasnya.
Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, segregation of duties, mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.
“Prioritas kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” tambah Ega.
Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan langkah pengamanan pasokan energi dapat dilakukan secara responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa dalam kondisi yang membutuhkan respons cepat, prinsip pencegahan tetap perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan," ungkapnya.
Yang penting, menurut Aminudin setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan
Aminudin menambahkan, penguatan aspek pencegahan penting dilakukan sejak awal, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan masyarakat luas.
“Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” jelasnya.