JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkap persoalan terkait beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan kandungan yang tercantum pada label sebenarnya telah menjadi perhatian sejak 2025.
Temuan tersebut tercantum dalam surat rekomendasi BPKN kepada Presiden RI Nomor 03/BPKN/REKOM/11/2025 tertanggal 26 November 2025. Dalam rekomendasi itu, BPKN mencatat adanya potensi ketidaksesuaian kualitas fortifikasi serta risiko penurunan mutu akibat proses penyimpanan dan pencampuran yang tidak memenuhi ketentuan.
Ketua Komisi Advokasi BPKN RI Fitrah Bukhari mengatakan, pemantauan yang dilakukan pada saat itu juga menemukan persoalan lain di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan harga beras fortifikasi yang relatif tinggi dan berbeda-beda antarwilayah, disertai adanya variasi kualitas produk yang beredar.
“BPKN merekomendasikan pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk beras fortifikasi,” kata Fitrah kepada wartawan, Minggu (20/9).
Baca Juga: Mobil BYD Kabur, Sopir Green SM Terseret 50 Meter di Pintu Tol Tomang
Menurut Fitrah, penerapan SNI tersebut perlu mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya kadar mikronutrien, tingkat homogenitas pencampuran, stabilitas produk, masa simpan, hingga tata cara penyimpanan dan distribusi.
Pengawasan setelah produk beredar di pasaran atau post-market juga dinilai perlu diperkuat. BPKN mendorong agar pengawasan dilakukan secara konsisten dengan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah.
Tidak hanya menyangkut mutu, BPKN juga menyoroti persoalan harga. Lembaga tersebut mendorong adanya penetapan harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen serta harga eceran tertinggi (HET) bagi konsumen. Kebijakan itu dinilai dapat mencegah perbedaan harga yang tidak wajar, baik antarwilayah maupun antarproduk.
BPKN sebelumnya juga mengusulkan sistem pelacakan rantai pasok atau supply chain tracking. Sistem tersebut diharapkan menghubungkan produsen Fortified Rice Kernel (FRK), pabrik mixing, Bulog, hingga jaringan ritel sehingga pergerakan produk dapat dipantau secara lebih menyeluruh.
Selain memperkuat pengawasan distribusi, BPKN menilai informasi pada kemasan perlu diperjelas. Label produk diharapkan mencantumkan jenis mikronutrien, kandungan dalam setiap sajian, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa agar konsumen dapat mengetahui dan memeriksa informasi produk yang mereka konsumsi.
"Sebagai langkah kelembagaan, BPKN turut mengusulkan pembentukan task force lintas kementerian/lembaga yang melibatkan BPKN, Bapanas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan pemerintah daerah untuk menyinkronkan kebijakan, mengharmonisasikan standar, mengintegrasikan sistem pengawasan, serta merespons cepat berbagai temuan di lapangan," tegasnya.
Fitrah menilai, persoalan beras fortifikasi yang kembali mencuat saat ini semakin menunjukkan pentingnya menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan BPKN kepada Presiden pada November 2025.
Baca Juga: Mahfud MD: Mustahil Nusron Wahid Tidak Tahu soal Dugaan Suap HGB Summarecon
Terlebih, beras fortifikasi diperuntukkan bagi upaya membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Karena itu, persoalan kandungan yang tidak sesuai maupun harga yang dinilai tidak wajar dinilai dapat menimbulkan dampak lebih luas, bukan hanya kerugian bagi konsumen tetapi juga terhadap tujuan program penanggulangan gizi nasional.
"BPKN mendorong agar penguatan tata kelola mulai dari penerapan SNI Wajib, penetapan HET, sistem pelacakan rantai pasok, hingga edukasi dan kejelasan label produk segera diimplementasikan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang," pungkasnya.