JawaPos.com – Indonesia, diwakili oleh Bea Cukai, menghadiri rangkaian BRICS Customs Experts Meeting dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting tahun 2026 yang diselenggarakan pada 17-19 Agustus 2026 di Chandigarh, India.
Pada tahun 2026, BRICS berada di bawah keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Kerja sama BRICS mencakup tiga pilar utama, yaitu Political and Security, Economy and Finance, serta Culture and People to People. Kerja sama kepabeanan merupakan bagian dari agenda Trade, Investment, and Finance di bawah Pilar Economy and Finance.
“Keterlibatan Bea Cukai dalam forum tersebut tidak hanya merupakan bentuk partisipasi dalam kerja sama internasional, tetapi juga upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kerja sama kepabeanan yang relevan dengan perdagangan, pengawasan lintas negara, teknologi, dan peningkatan kapasitas,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan 11 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global, mengangkat kepentingan bersama negara-negara Global South, serta memanfaatkan kerja sama konkret BRICS bagi kepentingan nasional dan pembangunan Indonesia.
Baca Juga: Bea Cukai Selamatkan Rp 8,5 Miliar Penerimaan Negara dari Penyelundupan Emas
Dalam rangkaian BRICS Customs Experts Meetings dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting, Bea Cukai bersama administrasi kepabeanan negara anggota membahas sejumlah agenda strategis melalui BRICS AEO (Authorized Economic Operator) Working Group, BRICS Law Enforcement Working Group, BRICS Digitalization and Intellectualization Working Group, serta BRICS Capacity Building.
Partisipasi Bea Cukai dalam forum tersebut memiliki relevansi strategis bagi kepentingan Indonesia. Pembahasan mengenai pengembangan program AEO dan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dapat membuka peluang untuk mendukung kelancaran perdagangan bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kepatuhan dan keamanan rantai pasok untuk mendapatkan proses kepabeanan yang lebih mudah di negara-negara mitra BRICS.
Sementara itu, kerja sama penegakan hukum, termasuk pelaksanaan BRICS Joint Operation, dan pertukaran informasi dapat memperkuat upaya menghadapi perdagangan ilegal lintas negara sehingga turut mendukung upaya melindungi masyarakat dari dampaknya.
Pembahasan digitalisasi dan kecerdasan buatan juga membuka ruang pertukaran pengalaman dalam pengembangan pelayanan dan pengawasan kepabeanan yang semakin efektif, sedangkan kerja sama pengembangan kapasitas (capacity building) mendukung peningkatan kompetensi dan pertukaran pengetahuan antaradministrasi kepabeanan. Kedua hal tersebut membuka peluang bagi Bea Cukai untuk mempelajari pemanfaatan data dan teknologi guna mendukung pelayanan dan pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran
“Perkembangan perdagangan internasional menuntut administrasi kepabeanan untuk semakin adaptif terhadap teknologi dan data. Melalui kerja sama BRICS, Bea Cukai memiliki kesempatan untuk terus belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kompetensi agar pelayanan kepada pengguna jasa semakin efisien, sementara fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” ujar Budi.
Partisipasi Indonesia dalam BRICS 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka ruang konkret bagi penguatan kerja sama kepabeanan. Melalui fasilitasi perdagangan, penguatan AEO, kerja sama penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan kompetensi, Indonesia turut berkontribusi dalam membangun ekosistem perdagangan lintas negara yang lebih lancar, aman, dan responsif terhadap tantangan perdagangan global.