JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat telah membayarkan uang sebesar Rp 331,4 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) terkait dengan subsidi energi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pembayaran kompensasi dan subsidi energi kepada PLN dan Pertamina pada tahun 2026 dilakukan secara bulanan.

“Realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan Rp 331,4 triliun, dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (18/9).

Suahasil menjelaskan, pembayaran kompensasi dan subsidi energi pada tahun 2026 lebih besar jika dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2025 sebesar Rp 218 triliun kepada PLN dan Pertamina.

Baca Juga: Pertamina Percepat Produksi Migas, Dukung Kemandirian Energi Nasional

“Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, 100 triliun lebih, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diaturoleh pemerintah,” ujarnya.

Suahasil mengatakan peningkatan pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut juga diikuti dengan kenaikan konsumsi sejumlah barang yang mendapatkan dukungan subsidi atau harga yang diatur pemerintah.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, volume konsumsi BBM masyarakat meningkat 8,8 persen.

Sementara volume LPG naik 2,6 persen dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat 2,1 persen.

Selain itu, volume pupuk meningkat 23 persen dan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 5,9 persen.

Baca Juga: BUMN Bantu 3.500 Mahasiswa Teknik di Kaltim Hadapi Tantangan Baru Industri Energi

“Ini yang saya maksud tadi ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah memang membayarkan subsidi dan kompensasi dengan nilai lebih tinggi pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025,” pungkasnya.