JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengklaim mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia beras di Indonesia.
Amran menjanjikan bakal menindak tegas pelaku anomali di sektor perberasan dalam negeri, khususnya yang berkedok beras dengan klaim tambahan gizi, namun ternyata bohong.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat akan mengumumkan temuan ketidaksesuaian pada beras khusus dan menghukum para pelaku anomali tersebut.
"Kami hajar! Kami pertaruhkan segalanya, sudah siap lahir batin," ujar Amran dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/9).
Baca Juga: Harga Beras Jepang Nyaris Rp 342 Ribu per 5 kg, Turun 4 Pekan Berturut-turut
Ia menemukan beras fortifikasi dijual Rp 56.000 kilo, padahal harganya Rp 13.000, berdasarkan hasil uji lab.
Ada pula beras yang normalnya dijual Rp 20 ribu per kilogram, dijual Rp 40 ribu per kilogram.
"Di labelnya (ibarat) ini emas padahal di dalamnya adalah timah besi, besi berkarat," lanjut Amran.
Amran mengatakan, keuntungan sepihak dapat diperoleh pelaku anomali perberasan dengan label yang tak sesuai kualitas.
Sementara ada unsur penipuan yang dialami masyarakat sebagai konsumen karena harus membayar lebih tinggi.
Baca Juga: Mentan Sebut Kelangkaan BBM tak Pengaruhi Distribusi Pangan di Sulawesi Selatan
Ia mencontohkan, selisih keuntungan sekitar Rp 30.000 per kilogram jika dikalikan dengan penjualan 10 ton beras dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp 300 juta dalam satu truk.
Ia memastikan temuan tersebut akan diumumkan kepada publik pada pekan depan dan meminta dukungan masyarakat untuk membongkar praktik mafia beras.
“Tolong saya didukung. Saya ledakkan. Saya pertaruhkan segalanya, demi merah putih, demi ummat," ujarnya.
Amran mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memberikan restu terhadap langkah tegas pemerintah untuk membongkar praktik tersebut.
Menurutnya, Kepala Negara meminta agar pemerintah tidak ragu dalam menindak pelaku.
Baca Juga: Mentan Copot Pejabat di Sulteng karena Hambat Akses Pupuk Subsidi
Amran menegaskan bahwa langkah pemberantasan mafia beras merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Karena itu, pemerintah tidak boleh gentar dan harus mengutamakan keselamatan negara serta kepentingan masyarakat dalam menindak praktik mafia beras.
"Kami lapor Bapak Presiden, ini mafia beras, gimana Bapak Presiden? Beliau bilang gaspol, siap terima kasih Bapak Presiden. Sama kemarin kita laporkan (temuan beras fortifikasi) insya Allah kami bongkar. Karena harusnya beras, konglomerat tidak boleh masuk. Kenapa? Ini ruang ekonomi rakyat kecil. Beras itu adalah barang subsidi," ucapnya.